3 Proyek Besar di Tuban Disinyalir Bakal Molor, DPRD Soroti Lemahnya Perencanaan

Ringkasan Berita:

• Tiga proyek besar di Tuban terindikasi molor: Jembatan Jenggolo, Kantor Disdukcapil, dan Puskesmas Merakurak.
• DPRD menilai keterlambatan akibat perencanaan kurang matang dan khawatir kualitas pekerjaan menurun.
• Dinas PUPR-PRKP optimistis proyek selesai, dengan instruksi percepatan tenaga kerja dan material.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Tuban justru terindikasi bakal mengalami keterlambatan apalagi pergantian tahun anggaran 2025 menyisakan waktu sekitar satu setengah bulan lagi. 

Keterlambatan ini disinyalir karena progres pengerjaan yang dinilai belum signifikan.

Atas kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban ikut menyoroti beberapa proyek yang diperkirakan tidak akan selesai tepat waktu.

Setidaknya ada tiga proyek besar yang menjadi perhatian legislatif.

Proyek pertama adalah pembangunan Jembatan Jenggolo di Kecamatan Jenu dengan anggaran Rp 9,7 miliar yang dikerjakan oleh CV Vina Valen Jaya asal Kecamatan Soko.

Baca juga: Aksi Pencurian di SPBU Tuban Terekam Jelas CCTV, Pelaku Berjaket Ojol Gasak Uang dan Handphone

Proyek kedua, pembangunan Kantor Disdukcapil Tuban bernilai Rp 2 miliar yang digarap CV Jaya Ningrat Abadi dari Kecamatan Semanding.

Sementara proyek ketiga adalah pembangunan Puskesmas Merakurak senilai Rp 6,1 miliar yang dikerjakan CV Habib Jaya, juga dari Kecamatan Semanding.

Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, menyebut salah satu proyek yang paling berpotensi mengalami kemoloran adalah pembangunan Puskesmas Merakurak. Berdasarkan hasil pengawasannya, hingga kini pembangunan puskesmas tersebut bahkan belum masuk tahap pemasangan atap.

“Puskesmas Merakurak, barusan saya lihat masih belum ada atapnya. Kalau tidak selesai, ya disesuaikan dengan aturan-aturan yang tersedia,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Baca juga: Tangis Penyesalan 22 Pelajar di Tuban, Sungkem ke Orang Tuanya usai Terjaring Razia Balap Liar

Siswanto menjelaskan, indikasi perlambatan ini disinyalir akibat perencanaan yang kurang matang dari Pemerintah Kabupaten Tuban sebelumnya. 

Menurutnya, perencanaan proyek seharusnya disiapkan jauh sebelum memasuki tahun anggaran, sehingga saat APBD disahkan, pelaksanaan bisa langsung dimulai.

“Perencanaan harus di awal. Syukur-syukur di APBD atau P-APBD itu sudah ada perencanaannya, sehingga waktu masuk APBD tahun depannya tinggal pelaksanaan. Kalau masih menggunakan APBD tahun yang sama, perencanaannya pasti terlambat terus,” imbuhnya.

Ia juga mengkhawatirkan, jika perencanaan terlambat dan waktu pelaksanaan terlalu mepet, hal ini berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan.

Penjelasan Dinas PUPR-PRKP Tuban

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR-PRKP Tuban, Agung Supriyadi, menjelaskan bahwa dinamika di lapangan cukup kompleks. Keterlambatan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari cuaca, masalah internal rekanan, hingga kendala administrasi.