Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Alasan PKB Minta Bupati Jombang Tinjau Ulang Penerapan Sistem Full Day School

Penerapan sistem full day school di Jombang, Jawa Timur, mendapat tanggapan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jombang.

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Dwi Prastika
tribunjatim.com/Istimewa
FULL DAY (Arsip) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, M Subaidi Muchtar tanggapi penerapan sistem full day school di Jombang. Dia menilai, penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan fasilitas maupun dampak sosialnya. 

Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, apalagi Jombang memiliki identitas kuat sebagai Kota Santri.

“Jangan sampai kebijakan pendidikan di Jombang justru mengabaikan akar religius daerah ini. Kalau kebijakan pusat diterapkan mentah-mentah tanpa menyesuaikan dengan kondisi daerah, hasilnya akan kontraproduktif,” pungkasnya.

Subaidi menambahkan, Fraksi PKB saat ini tengah menyiapkan hasil kajian lengkap terkait pelaksanaan full day school di Jombang.

Hasil evaluasi itu, katanya, akan menjadi dasar untuk memanggil Dinas Pendidikan guna dimintai penjelasan lebih lanjut.

Penerapan sekolah lima hari di Kabupaten Jombang menimbulkan perdebatan.

Kritik terbaru datang dari jajaran kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan anak-anak, terutama yang tinggal di pedesaan.

Suara keberatan itu mengemuka dalam pertemuan Syuriah Majelis Wakil Cabang (MWC) NU yang difasilitasi oleh Pengurus Cabang NU (PCNU) Jombang.

Forum berlangsung di Pondok Pesantren Falahul Muhibbin, Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Jombang, pada Senin (25/8/2025) kemarin. 

Katib Syuriah PCNU Jombang, KH Sholahuddin Fathurrahman atau Gus Amang, menjelaskan, forum kiai sepakat menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah daerah.

Mereka meminta Bupati Jombang, Warsubi, mempertimbangkan kembali dan mengembalikan sistem belajar menjadi enam hari.

“Banyak anak yang ketika libur dua hari justru menghabiskan waktunya tanpa arahan yang jelas. Selain itu, jadwal lima hari sekolah menyulitkan mereka mengikuti TPQ dan madrasah diniyah, padahal itu bagian penting dalam pembinaan karakter,” ucap Gus Amang dalam keterangan yang diterima pada Selasa (26/8/2025). 

Ia menegaskan, kebijakan ini juga memperlebar jarak antara sekolah umum dan madrasah.

Sistem belajar yang berbeda menimbulkan ketidakselarasan, khususnya di jenjang SMP.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Cholil Hasyim, memastikan pihaknya tidak tinggal diam.

Ia mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan segera melakukan langkah strategis.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved