Dewan Pendidikan Jombang Tanggapi Soal Kebijakan Full Day School, Harus Fleksibel dan Tidak Seragam

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jombang menyoroti dampak negatif penerapan sistem full day school atau lima hari sekolah di wilayahnya.

Kebijakan yang menerapkan lima hari sekolah dalam sepekan itu dinilai belum tepat diterapkan secara menyeluruh dan berpotensi mengikis ruang belajar keagamaan di luar sekolah formal, seperti Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin).

Kritik tersebut mencuat dalam forum hearing yang digelar Fraksi PKB bersama para guru dan pengelola lembaga pendidikan, Senin (13/10/2025). 

Dalam forum tersebut, banyak peserta menyampaikan keprihatinan atas berkurangnya waktu anak-anak untuk belajar agama akibat sistem sekolah seharian penuh.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, M Subaidi Muchtar, menilai, penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan fasilitas maupun dampak sosialnya.

“Banyak sekolah belum siap. Fasilitas seperti ruang istirahat, toilet, maupun tempat ibadah masih jauh dari memadai. Akibatnya, anak-anak dipaksa belajar seharian dalam kondisi yang tidak nyaman,” ucapnya saat dikonfirmasi terpisah pada Selasa (14/10/2025).

Tanggapan Bupati Jombang

Bupati Jombang, Warsubi mengatakan, sistem sekolah lima hari di Kabupaten Jombang berjalan baik.

Penilaian Warsubi itu disampaikan usai menghadiri agenda pelantikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (15/10/2025).

Ditanya awak media apakah akan melakukan kajian ulang soal kebijakan sekolah lima hari di Kabupaten Jombang, Warsubi tegas mengatakan semuanya masih berjalan baik. 

“Sekarang sudah berjalan dengan baik. Yah kita liat nanti ke depannya ya. Sekarang sudah berjalan dengan baik. Kalau ada permasalahan kita akan lihat. Kami tampung aspirasi dari masyarakat,"  ucapnya saat dikonfirmasi awak media.