Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Fraksi PKB Desak Bupati Jombang Tunda Pengadaan Motor untuk Kades: Belum Mendesak

RAPBD 2026, Fraksi PKB DPRD Jombang minta Bupati Warsubi tunda program pengadaaan motor untuk para kades

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Samsul Arifin
Istimewa/DPC PKB Jombang.
MOTOR BARU KADES - Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang dan anggota DPRD Kabupaten Jombang sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis (13/11/2025). Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mereka seharusnya lebih diutamakan dibanding pengadaan kendaraan baru. 

Ia memastikan tim anggaran masih menelaah kebutuhan riil serta tipe motor yang dianggap paling efisien. Pemerintah desa juga dilibatkan untuk memberikan masukan sebelum keputusan final ditetapkan.

"Jenis motornya nanti disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan tidak melebihi harga pasar. Prinsipnya harus efisien dan bermanfaat," tegasnya.

Tak hanya fokus pada pengadaan sepeda motor operasional, Pemkab juga menyiapkan visi jangka panjang berupa pengadaan mobil siaga desa yang dijadwalkan terealisasi pada 2028.

Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan bahwa setiap desa diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. 

Ia menekankan bahwa pengadaan kendaraan operasional bukanlah kewajiban, melainkan opsi yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan prioritas lokal.

"Pemerintah hanya menyediakan menu kegiatan. Kalau desa merasa belum perlu kendaraan operasional, silakan memilih program lain yang lebih mendesak. Prinsipnya, penggunaan anggaran harus bijak dan berpihak pada kepentingan masyarakat," ucapnya, dalam keterangan yang diterima pada Jumat (7/11/2025). 

11 Menu Kegiatan, dari Infrastruktur hingga Pemberdayaan Ekonomi

Program Desa Mantra disusun sebagai panduan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Sedikitnya terdapat 11 pilihan kegiatan yang bisa diambil kepala desa, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pengadaan pupuk, pelatihan wirausaha baru, hingga penguatan layanan sosial.

Warsubi menyebut, pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam program tersebut. Desa dapat memilih jenis pekerjaan sesuai kondisi lapangan, seperti aspal hotmix, pavingisasi, atau rigid beton.

 "Kebutuhan dasar warga seperti jalan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Melalui program ini, kami beri ruang bagi desa untuk memperbaiki akses jalan secara bertahap," ujarnya melanjutkan.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved