Layanan Lapor Mbak Wali 112 Kota Kediri Dapat 18.557 Prank Call

Ringkasan Berita:

• Layanan Lapor Mbak Wali 112 menerima 86.161 panggilan dari April–Oktober 2025, dengan 496 panggilan valid, sebagian besar berupa prank call dan ghost call.
• Koordinasi antarinstansi (Call Center 112, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Damkar) dan peningkatan sarana-prasarana dianggap penting untuk mempercepat respons dalam situasi darurat.
• Chatbot WhatsApp 112 menjadi kanal utama untuk aduan non-darurat, terutama bantuan sosial, penerangan jalan, pemangkasan pohon, pendidikan, dan PDAM

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Luthfi Husnika

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Lapor Mbak Wali 112.

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Kamis (6/11/2025) malam.

Evaluasi tersebut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, Kepala Diskominfo Ronny Yusianto, serta perwakilan sejumlah OPD yang terlibat dalam layanan darurat dan pengaduan publik.

Dalam arahannya, Pj. Sekda Kota Kediri Ferry Djatmiko menegaskan bahwa Lapor Mbak Wali 112 merupakan jantung pelayanan publik Kota Kediri.

Menurutnya, program ini bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi bukti nyata komitmen pemerintah hadir secara cepat, tanggap, dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

"Program ini adalah simbol komitmen kita untuk memastikan setiap laporan masyarakat ditangani cepat dan tuntas. Ini wujud pelayanan publik yang humanis dan responsif," katanya.

Berdasarkan hasil monitoring, Ferry menyebut layanan darurat 112 telah menerima lebih dari 86 ribu panggilan selama periode April hingga Oktober 2025. 

Dari jumlah tersebut, 496 panggilan dikategorikan valid dan berhasil ditangani petugas di lapangan.

"Angka ini menunjukkan fungsi layanan 112 berjalan efektif sebagai kanal cepat tanggap dalam situasi darurat," jelasnya.

Meski begitu, Ferry menilai ada dua aspek penting yang perlu diperkuat, yakni response time dan peningkatan sarana prasarana di setiap OPD terkait kegawatdaruratan.

Ia menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara Call Center 112, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar agar standar operasional penanganan darurat dapat berjalan tanpa hambatan.

"Dalam kondisi darurat, setiap detik sangat berarti. Karena itu, koordinasi lintas lembaga harus betul-betul solid," tegasnya.