Wali Murid di Kecamatan Turen Malang Dihebohkan Surat Pernyataan 'Izin' Program MBG

Poin Penting : 

• Beredar surat pernyataan bernarasi 'Mengizinkan/Tidak Mengizinkan' anak saya menerima program MBG di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 
• Surat ini juga  bertuliskan agar wali murid merahasiakan jika terjadi kejadian luar biasa serta mencari penyelesaian/solusi dengan pihak terkait serta tidak menuntut kepada pihak manapun
• Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji telah mengambil tindakan namun belum diketahui siapa yang membuat surat tersebut

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Lu'lu'ul Isnainiyah

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kalangan wali murid SD maupun SMP di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur digegerkan dengan edaran surat pernyataan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Isinya bertuliskan narasi 'Mengizinkan/Tidak Mengizinkan' anak saya menerima program MBG tersebut.

Setiap wali diharapkan untuk mencoret salah satu pilihan tersebut. 

Selanjutnya, narasi bertuliskan agar wali murid merahasiakan jika terjadi kejadian luar biasa serta mencari penyelesaian/solusi dengan pihak terkait serta tidak menuntut kepada pihak manapun. 

Menyikapi adanya surat pernyataan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji telah mengambil tindakan. Ia menyampaikan jika surat tersebut telah ditarik dan tidak dilanjutkan. 

Baca juga: Polisi Sidak SPPG Rejomulyo Kediri, Pastikan Proses Pengolahan MBG Aman dan Higienis

"Sekolah menolak membuat pernyataan tersebut," kata Suwadji kepada Tribun Jatim Network, Jumat (10/10/2025). 

Namun, secara rinci Suwadji tidak menyebutkan siapa yang membuat serta mengedarkan surat pernyataan itu. 

Agar hal ini tidak berlarut dan membuat resah wali murid, Dinas Pendidikan pun telah memberikan arahan dan warning kepada satuan pendidikan di Kabupaten Malang. 

Di antaranya, Kepala Sekolah dan guru harus ikut bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keamanan pendistribusian MBG. Kemudian Kepala Sekolah dan Guru itu memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani. 

"Lalu, sekolah menujuk 1 Guru Honorer sebagai PIC; memastikan bahwa makanan yg akan dibagi layak , higyine, sehat dan bergizi," jelasnya. 

Baca juga: Menteri BKKBN Wihaji Tinjau Program MBG dan Apresiasi Tenaga Lini Lapangan di Surabaya

Arahan selanjutnya adalah kepala sekolah, beserta orang tua apabila ada yang meminta tanda tangan surat pernyataan agar melakukan cek dan memastikan isinya tidak merugikan.

Apabila pernyataannya ada konsekuensi tanggung jawab yang bukan kapasitas dan kewenangan, kepala sekolah wajib menolak. 

Terakhir, melakukan koordinasi mantap dengan semua pihak yang terkait. 

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, turut bersuara perihal munculnya edaran pernyataan terkait MBG itu. Ia menilai permintaan dalam surat itu bisa ditafsirkan sebagau bentuk intimidasi. 

"Kami audah monitor soal itu, saya minta agar kepala sekolah melaporkan segala bentuk intimidasi dari oknum yang mengatasnamakan BGN, SPPG atau bahkan pihak dapur MBG yang meminta persetujuan seperti itu," tutur Zulham, Jumat (10/10/2025).

Menindaklanjuti adanya hal ini, pihaknya telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada pelaksana MBG di Kabupaten Malang harus zero incident. 

"Kalau di Kabupaten Malang ada temuan upaya intimidasi oleh oknum siapapun terkait MBG, kami siap menerima pengaduan dan akan kami tindak tegas," tegasnya.

Ia pun meminta, setiap SPPG harus mematuhi SOP dan termasuk mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Sebab, MBG merupakan program pemerimtah yang harus dijalankan sebaik mungkin.