Program Beasiswa 1.000 Siswa di Kota Malang Disiapkan, DPRD Minta Kuota Ditambah

Ringkasan Berita:

• DPRD Kota Malang menilai kuota 1.000 penerima beasiswa masih terlalu kecil dibanding jumlah warga yang membutuhkan bantuan pendidikan.
• Pemkot Malang menyiapkan anggaran Rp8,3 miliar untuk program beasiswa pendidikan tahun 2026.
• Beasiswa diberikan mulai jenjang SD hingga perguruan tinggi, dengan nominal berbeda di setiap tingkat pendidikan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Benni Indo

TRBUNJATIM.COM, MALANG - Program beasiswa bagi pelajar di Kota Malang mendapat sorotan dari DPRD.

Kuota penerima yang hanya sekitar 1.000 siswa dinilai masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Suyadi, menilai kuota penerima beasiswa bagi pelajar di Kota Malang masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan.

Suyadi mengatakan Komisi D hanya menerima laporan dan catatan terkait penyaluran program beasiswa yang melekat pada sektor kesejahteraan rakyat (Kesra).

Dalam laporan tersebut, pihaknya menekankan agar sasaran penerima bantuan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: DPRD Kota Malang Akan Gelar Rapat Khusus Bahas LKPJ Wali Kota Malang

Komisi D Hanya Terima Laporan Penyaluran Beasiswa

Menurutnya, kuota 1.000 penerima beasiswa masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ingin mengakses bantuan pendidikan. Ia menilai masih banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga membutuhkan dukungan biaya sekolah.

“Kalau bicara beasiswa, 1.000 itu kecil dibandingkan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Banyak yang masih kesulitan,” ujar Suyadi, Jumat (6/3/2026).

Ia juga menyoroti kebijakan pendidikan gratis yang dinilai belum sepenuhnya menghapus beban biaya bagi siswa.

Baca juga: Cari Solusi Revitalisasi Pasar Besar Malang, DPRD Jajaki Skema Pembiayaan Kreatif KPBU ke Kemenkeu

Pasalnya, tidak semua sekolah berstatus negeri sehingga sebagian masyarakat tetap harus membayar biaya pendidikan di sekolah swasta.

Selain itu, menurutnya konsep sekolah gratis selama ini umumnya hanya mencakup biaya utama pendidikan, namun belum sepenuhnya menanggung kebutuhan lain yang juga penting bagi siswa.

Pendidikan Gratis Dinilai Belum Sepenuhnya Menghapus Biaya

“Gratis itu bukan berarti semuanya gratis. Biasanya tidak termasuk atribut atau kebutuhan lain seperti buku penunjang. Kalau di sekolah negeri saja belum semua tertutup, apalagi di sekolah swasta yang memang berbayar,” katanya.

Suyadi juga membandingkan besaran anggaran pendidikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya memiliki alokasi anggaran lebih besar. Sementara itu, bantuan operasional sekolah seperti Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) disebut hanya sekitar Rp 75 ribu per siswa per bulan.

Karena itu, ia menilai program beasiswa harus benar-benar tepat sasaran dan terbebas dari praktik titipan. Menurutnya, mekanisme seleksi perlu diperketat agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh siswa yang membutuhkan.

“Beasiswa harus tepat sasaran, jangan sampai ada pesanan satu atau dua orang,” ujarnya.