Muhammadiyah Soroti Pentingnya Kemitraan dan Harmonisasi Sosial di HUT ke-112 Kota Malang

“Selamat Dirgahayu Kota Malang, semoga menjadi kota yang mbois dan berkelas,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas, serta elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk organisasi keagamaan, guna memperkuat arah pembangunan Kota Malang.

“Jalan terbaik itu gotong royong. Semua stakeholder harus terlibat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya menghilangkan ego sektoral antar perangkat daerah, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Tanpa koordinasi yang baik, menurutnya, program pembangunan berpotensi tidak efektif dan justru boros sumber daya.

“Kalau tidak ada koordinasi, akan boros energi, biaya, dan program. Sasarannya bisa itu-itu saja,” ujarnya.

Amithya mencontohkan perlunya integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program, seperti Universal Health Coverage (UHC). Program tersebut, kata dia, perlu didukung oleh perangkat daerah lain, seperti dinas tenaga kerja untuk pendataan pekerja, serta dinas kependudukan untuk validasi data masyarakat.

“Ini membutuhkan banyak ‘perkawinan kerja’ antar perangkat daerah agar program berjalan efektif,” katanya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyebut kolaborasi semua pihak telah menciptakan Kota Malang semakin baik. Ia memastikan kolaborasi akan terus diperkuat untuk pembangunan Kota Malang.

Apalagi, Kota Malang menuju Kota Metropolitan, di tengah jumlah penduduk yang terus tumbuh dan semakin padat. Maka kolaborasi tidak bisa dielakan. 

Kolaborasi di tahun-tahun mendatang diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, perluasan akses pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.

ia menyebut bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, seiring pertumbuhan penduduk, dinamika sosial, hingga disrupsi teknologi.

“Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang adaptif dan kolaboratif,” tegasnya.

Wahyu juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan data Musrenbang, tingkat akomodasi usulan masyarakat dalam RKPD 2027 mencapai 55 persen dari total usulan yang masuk.

“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Kota Malang yang mbois dan berkelas,” ujarnya.