Jerome Polin Tolak Dibayar Rp150 Juta Jadi Buzzer Pemerintah, Sebut Uangnya Mending Buat Gaji Guru

TRIBUNJATIM.COM - Muncul kabar mengejutkan bahwa pemerintah diduga menawarkan bayaran fantastis mencapai Rp150 juta untuk sekali unggah konten di media sosial soal kampanye ajakan damai.

Isu ini mencuat ke permukaan setelah kreator konten sekaligus influencer populer, Jerome Polin, blak-blakan mengungkap adanya tawaran tersebut.

Unggahan lewat akun Instagram pribadinya, @jeromepolin, itu pun menuai komentar netizen.

Padahal, pemilik nama lengkap Jerome Polin Sijabat ini diketahui memiliki banyak rekan artis hingga kenalan di lingkaran parlemen.

Namun, alih-alih bungkam atau ikut arus, Jerome memilih bersuara lantang.

Konten kreator yang terkenal jago matematika ini menegaskan, dirinya tidak takut kehilangan teman atau bahkan dimusuhi hanya karena membela kebenaran.

"Kalau untuk kebenaran dan keadilan, aku gak takut dimusuhin dan kehilangan teman," ujar Jerome, dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu (30/8/2025). 

Bagi pria berusia 27 tahun ini, kehilangan teman jauh lebih ringan dibanding kehilangan integritas dan hak asasi manusia.

"Aku lebih milih kehilangan teman daripada kehilangan integritas dan hak asasi manusia," tegasnya.

Jerome membeberkan penawaran fantastis sebesar Rp150 juta untuk sekali unggah konten di media sosial.

Konten tersebut sebagai bagian dari kampanye ajakan damai di akun Instagram pribadinya.

Jerome, yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang lugas dan edukatif, menolak tawaran tersebut sekaligus menyinggung soal transparansi dalam penggunaan uang negara.

"Dear agency dan KOL, aku mohon untuk kali ini, jangan korbanin rakyat buat kepentingan kalian sendiri," tegas Jerome dilansir dari akun Instagram miliknya, Jumat (29/8/2025).

Pemilik kanal YouTube bernama Nihongo Mantappu ini menilai, tawaran sebesar Rp150 juta untuk satu unggahan terlalu berlebihan, apalagi jika sumber pendanaannya berasal dari anggaran publik. 

Ia menekankan bahwa dana rakyat seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk pencitraan semata.

Baca juga: Guru Honorer Butuh 28 Tahun Mengajar Tanpa Libur Agar Gaji Samai Tunjangan Bulanan Anggota DPR