Penasihat Ahli Kapolri Kuak Taktik Perusuh Beraksi saat Demo, Ada 1 Situasi Khusus yang Dimanfaatkan

TRIBUNJATIM.COM - Dalang di balik kerusuhan yang terjadi saat aksi demo di Indonesia kini menjadi sorotan.

Orang-orang yang beraksi rusuh tiap ada demo besar ini memiliki pola khusus.

Hal ini seperti diungkapkan Penasihat Ahli Kapolri, Irjen (Purn) Aryanto Sutadi.

Aryanto mengungkapkan, taktik ini digunakan para perusuh untuk memicu tindakan anarkis, memanipulasi situasi, dan mengaburkan fakta di mata publik.

Dalam dialognya di acara Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Selasa (2/9/2025), Aryanto yang telah menangani demonstrasi sejak tahun 1998, menegaskan bahwa tidak semua aksi penyampaian aspirasi berlangsung murni.

 "Di dalam setiap penyampaian aspirasi itu tidak pernah murni," kata Aryanto, seperti dilansir dari TribunJambi.

Dia menjelaskan unjuk rasa yang tulus biasanya mengikuti aturan, seperti dilaksanakan pada pagi hingga sore hari.

Menurut Aryanto, tindakan anarkis sering kali dipicu saat polisi mulai membubarkan massa setelah batas waktu yang ditentukan, yakni pukul 18.00 WIB. 

Saat polisi menjalankan tugasnya, di situlah para perusuh memanfaatkan situasi. 

Mereka memprovokasi, memancing kericuhan, hingga akhirnya memicu perusakan.

"Di situlah yang dipancing-pancing gitu sehingga nanti kemudian timbul pengrusakan di sekitar itu dan biasanya kan terjadi malam. Petang itu terjadi perlawanan dan tindakan anarkis yang meluas," ungkapnya.

Baca juga: Mahasiswa Gelar Demo di DPRD Tuban, Layangkan 8 Poin Tuntutan

Aryanto dengan tegas menyatakan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia kerap dimanfaatkan oleh kelompok perusuh yang ingin memicu kemarahan masyarakat demi kepentingan mereka.

Lebih lanjut, Aryanto mengungkapkan adanya taktik cerdas yang digunakan perusuh dalam menyebarkan informasi di media sosial. 

Dia menyoroti yang sering kali viral adalah video yang menunjukkan tindakan represif polisi saat membubarkan massa.

"Sementara yang tindakan-tindakan daripada perusuh yang menyerang polisi, misalnya ya, nendang-nendang, melempar bom molotov dan sebagainya itu kan tidak pernah diviralkan secara umum. Itulah taktik dari para perusuh itu," jelasnya.

Aryanto mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dengan cepat melihat pola ini. 

Presiden memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas para perusuh. 

Menurutnya, perintah tersebut berhasil meredakan aksi anarkis yang sebelumnya meluas.

"Untungnya Pak Prabowo bisa melihat ini dan memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas. Nyatanya setelah dikasih perintah tegas itu agak cukup mereda kan merambahnya suatu tindakan anarkistis," pungkas Aryanto.

Baca juga: 6 Akun Media Sosial Diduga Penghasut Aksi Anarkis Demo, Admin Jadi Tersangka

Sementara itu, isu kericuhan yang terjadi diduga akibat dua sosok ini.

Mereka adalah pengusaha sekaligus sosok yang dijuluki 'Saudagar Minyak', Riza Chalid, dan taipan media, George Soros.

Berdasarkan penelusuran Tribunnews, nama Riza Chalid mencuat di tengah eskalasi demo yang berujung kericuhan di berbagai daerah.

Namanya pun beberapa kali disebut oleh menteri Kabinet Merah Putih. Riza disebut sebagai bagian dari pencapaian Prabowo Subianto dalam pemerintahannya karena berhasil ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi migas.

Ada tiga menteri yang menyinggung nama Riza Chalid yakni Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasanl Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding; dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono.

Terkait hal ini, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pun buka suara.

Ia menegaskan pihaknya bakal menindaklanjuti soal isu Riza Chalid terlibat dalam demonstrasi yang berujung kericuhan di berbagai daerah.

Listyo Sigit mengatakan akan melakukan penyelidikan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan.

Kapolri menyebut, pihaknya tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan.

“Kita akan menarik dari fakta yang kita dapat. Akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai—semua akan kita cari,” tegasnya.

Riza Chalid merupakan satu dari total 18 tersangka yang sudah ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola perdagangan minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga.

Namun, dirinya belum ditahan karena berstatus buron. Kini, Riza pun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). 

Tak cuma itu, aset milik Riza yang bernilai triliunan rupiah turut disita Kejagung karena diduga terkait dengan kasus korupsi yang menjeratnya dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun beberapa aset yang disita seperti kilang minyak PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, Banten, tiga unit rumah mewah di kawasan Rancamaya Golf Estate, Bogor, serta sejumlah kendaraan dan uang tunai yang terafiliasi dengan jaringan bisnis Riza Chalid.

Baca juga: Bakal Ada Demo, Kompleks Perkantoran DPRD Bojonegoro Dijaga Ratusan Personel Polisi dan TNI

Selain Riza Chalid, nama konglomerat media, George Soros juga disebut sebagai aktor yang diduga membiayai demonstrasi berujung rusuh di Indonesia.

Tuduhan ini disampaikan oleh analisis geopolitik dan hubungan internasional, Angelo Giuliano, dikutip dari media asal Rusia, Sputnik, Senin.

Guliano menyebut George Soros diduga membiayai demo di Indonesia melalui organisasi nirlaba miliknya yaitu Open Society Foundations.

"George Soros 'Open Society Foundations', yang sudah berdiri sejak 1990-an dengan membiayai 8 miliar dolar AS secara global dan mendukung kelompok seperti TIFA, diduga turut berkontribusi," kata Guliano.

Tak cuma itu, dia juga menyebut adanya dugaan keterkaitan demonstrasi di Indonesia dengan National Endowment for Democracy (NED), lembaga yang disebut telah mendukung sejumlah media di Indonesia sejak tahun 1990.

Dikutip dari laman resminya, NED berdiri pada tahun 1983 berdasarkan UU Kongres di Amerika Serikat (AS) sebagai organisasi nirlaba independen dan non pemerintah yang berfokus pada pemberian hibah guna memperkuat institusi dan nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia.

Hingga saat ini, total ada 60 negara telah kerap dibiayai dana hibah dari NED melalui empat lembaga intinya yaitu Pusat Peruashaan Swasta Internasional, Institut Republik INternasional, Institut Demokrasi Nasional, dan Pusat Solidaritas.

Baca juga: Pengamat Heran Prabowo Subianto Naikkan Pangkat Polisi Korban Demo, Anggap Blunder Bagi Polri

Adapun negara yang dibiayai itu tersebar di seluruh Eropa Tengah dan Timur, Amerika Latin, Asia Pasifik, dan Afrika.

Pada artikel yang sama, penulis buku The China Trilogy dan pendiri Seek Truth From Facts Foundation, Jeff J Brown, menyebut situasi yang terjadi di Indonesia saat ini sama dengan kondisi di Serbia.

Adapun kesamaan yang dimaksud yakni peristiwa demonstrasi ini adalah bagian dari strategi revolusi warna.

"Ini adalah skenario yang sama persis yang terjadi di Serbia. (Negara anggota) G7 menginginkan diktator lain yang didukung AS, seperti Suharto di masa lalu," ujarnya.

Brown menilai negara anggota G7 merasa tidak senang dengan masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS.

BRICS merupakan orangisasi antar pemerintah yang terdiri dari sepuluh negara saat ini yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

“Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan BRICS dan telah secara terbuka bekerja sama dengan China dalam inisiatif global Belt and Road Initiative," kata Brown.

Besarnya ekonomi dan penduduk Indonesia, menurut Brown, menjadi target para imperialis Barat untuk diserang dengan revolusi warna.

"Dari sudut pandang Barat imperialis, semua ini menjadikan Indonesia sebagai target utama yang layak diserang dengan revolusi warna yang dirancang Barat," ujarnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com