Dedi Mulyadi Kuak Gaji Gubernur Jabar, Siap Jika Dana Operasional Dihapus: yang Rugi Masyarakat

TRIBUNJATIM.COM - Masyarakat belakangan menyoroti kinerja dan gaji para pejabat. 

Bahkan sempat ramai demo atas fungsi, gaji serta tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 

Baru-baru ini, sosok Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang ramai jadi perbincangan publik. 

Ia disebut-sebut menerima gaji dan tunjangan Rp33 Miliar per tahun. 

Mengetahui hal itu, Dedi Mulyadi pun langsung blak-blakan gaji dan tunjangan Gubernur Jabar. 

Lewat akun Instagramnya @dedimulyadi71, Dedi mengatakan bahwa besaran gaji dan tunjangan yang dia dapat mencapai Rp 8,1 juta per bulan. 

Dedi mencoret sejumlah anggaran yang tidak diperlukan, seperti anggaran baju dan mobil dinas.

"Jadi baju dinas gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu.

Kemudian mobil dinas, saya tidak mengambilnya," ujar Dedi lewat video di akun Instagramnya yang diunggah, Jumat (12/9/2025). 

Dedi juga mengurangi anggaran dinas yang awalnya Rp 1,5 miliar, menjadi Rp 750 juta dan kembali dikurangi menjadi Rp 100 juta per tahun. 

Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut sudah menghabiskan Rp 74 juta dari anggaran dinas yang tersedia. 

Dedi juga menjelaskan soal biaya operasional yang didapatkannya berdasarkan peraturan pemerintah. 

Adapun biaya tersebut 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD). 

Baca juga: Gaji Cuma Rp 80 Ribu Perbulan, Nakes Bongkar Dugaan Pemotongan Dana Tak Jelas, Dinkes Masih Bungkam

"Dan diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 0,15 persen dari realisasi PAD itu Rp 28 miliar. Dari Rp 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Maka jatuhnya yang saya peroleh Rp 21,6 miliar per tahun," ujar Dedi. 

Dedi kemudian menjelaskan untuk apa saja uang itu digunakan. 

Dia mengatakan, uang itu digunakan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan, seperti membangun jembatan dan rumah warga yang tidak mampu, membiayai orang sakit, serta sejumlah kegiatan sosial lainnya. 

Dedi mengatakan, siap jika dana operasional itu dihapus. Namun, hal itu nantinya akan berdampak pada masyarakat. 

"Saya bersedia (dana operasional) dihapus, tetapi kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur dan minta bantuan gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD, nanti akan mengalami hambatan," kata Dedi. 

"Yang dirugikan bukan saya dan keluarga, tapi yang dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan," ujar Dedi menambahkan.

Rakyat sama serakahnya dengan pejabat

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi viral di media sosial karena sebut rakyat sama serakahnya dengan pejabat. 

Hal itu diucapkan Dedi Mulyadi saat menjadi pembicara dalam sebuah acara di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad) bandung.

Kini ucapannya jadi sorotan, Dedi Mulyadi pun menjelaskan maskudnya. 

Baca juga: Respon Dedi Mulyadi Tahu Gedung DPRD Jawa Barat Dilempari Sampah: Nambah Kerjaan

Untuk diketahui, dalam acara tersebut awalnya Dedi Mulyadi menyinggung program perhutanan sosial yang menurutnya sering disalahgunakan.

Program yang seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk mengakses hutan demi mengembangkan ekosistem kehutanan dan menopang kehidupan ekonomi, justru disalahgunakan.

Dia mencontohkan lahan garapan malah dijual atau dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.

“Kan ini problem lagi sehingga hari ini saya ingin segera melakukan penataan itu. 

Kalau nanti ada komitmen yang kuat antara Pemprov Jabar, Unpad, dan Kementerian Kehutanan, kami wajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial menanam tanaman agroforestri, di antaranya kelapa dan sukun,” kata Dedi, dilansir dari TribunJabar.id.

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Muntab Lihat Rombongan Sekda Potong Iring-iringan Kirab Budaya: Rangkaian Cerita

Setelah menyampaikan pendapatnya itu, Dedi menambahkan bahwa karakter masyarakat sekarang berbeda dengan era 1960-1970-an.

Menurutnya, masyarakat masa kini sama saja dengan pejabat yaitu sama-sama punya potensi serakah.

“Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya,” ujarnya.

Ucapannya tersebut kemudian menjadi viral di media sosial.

Beberapa pihak menyesalkan ucapan itu karena dinilai menyudutkan rakyat, namun banyak juga yang mendukung dan membenarkan pandangan gubernur tersebut.

Sementara itu, melansir dari Kompas.com, Dedi menegaskan bahwa maksud dari pernyataannya tersebut adalah setiap manusia, baik masyarakat maupun pemimpin memiliki potensi serakah dan koruptif.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa sifat itu sudah fitrah yang ada di manusia.

“Sama, ya sama, saya kan punya pengalaman. Dikasih kios satu, ingin adiknya masuk, pengen saudaranya masuk, ingin menguasai seluruh kios gratis. Kan ada pengalaman,” kata Dedi.

Dedi lalu menceritakan pengalamannya di kampung maupun saat menjabat di Purwakarta.

Saat itu, ada warga yang diberi fasilitas tempat usaha gratis, namun justru menyewakannya kepada orang lain dengan harga tinggi.

“Pengalaman saya dulu di Pasar Rebo Purwakarta. Video YouTube-nya ada, lapak disewakan Rp 11 juta, padahal itu gratis disediakan bagi pedagang,” ungkapnya.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa potensi koruptif tak hanya melekat pada pejabat atu pemimpin. Dia menilai bahwa masyarakat juga memiliki kecenderungan melakukan hal yang serupa.

“Jadi, ya potensi koruptif itu bukan hanya pada kita ini, para politisi, termasuk diri saya. Masyarakat juga sama punya sifat koruptif,” ucapnya.

Dia menilai bahwa sifat serakah adalah bagian dari fitrah manusia. Maka dari itu, negara memiliki peran penting untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Itu fitrah manusia. Setiap manusia itu punya potensi dalam dirinya serakah. Makanya, fungsi negara itu mengatur agar kebuasan itu tunduk pada undang-undang. Intinya kan itu,” jelasnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu lalu menekankan bahwa baik pejabat maupun rakyat sama-sama harus memperbaiki diri dan taat pada aturan. 

Dia menyebutkan bahwa tugas negara ialah menekan potensi serakah tersebut agar tak berubah menjadi parktik korupsi nyata yang merugikan publik.

“Bagi saya, mau pemimpin, mau rakyat, ya dua-duanya harus bener, gitu lho,” katanya. 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

Berita Viral lainnya