Rocky Gerung Skakmat Pernyataan PNS Lulusan S2 Salahkan Netizen Suka Kritik Pemerintahan

TRIBUNJATIM.COM - Seorang wanita yang mengaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) viral di media sosial karena berdebat dengan pengamat politik Rocky Gerung.

Aksi PNS bernama Rinca Anora yang mendebat mantan dosen Filsafat tersebut viral dan jadi sorotan netizen.

Ia melemparkan pernyataan menohok yang memancing keriuhan penonton yang hadir.

Baca juga: Warga Keluhkan Beras SPHP Sulit Dimasak, Takut Ada Bahan Kimia Berbahaya, Bulog: Aman Dikonsumsi

Melansir TribunnewsBogor.com, Rinca mengaku memiliki gelar pendidikan S2 dan mengaku kesal kepada netizen yang sering mengkritik pemerintah.

Sontak pernyataan PNS tersebut langsung diskakmat Rocky Gerung dengan jawaban menohok.

Diketahui, momen wanita PNS berdebat tersebut terjadi saat Rocky Gerung diundang dalam acara Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), Lampung, pada 12 September 2025 lalu.

Dalam sesi tanya jawab dengan mahasiswa, Rocky Gerung membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendebatnya soal apapun.

Di kesempatan tersebut, Rinca pun tak menyia-nyiakannya.

Setelah mendapat kesempatan bertanya, Rinca lugas memperkenalkan diri.

Ia mengaku sebagai PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Lampung.

Tak hanya itu, Rinca juga mengurai pendidikan terakhirnya yang ia banggakan.

"Agak pamer dikit ya, saya alumni S2 di sini," ujar Rinca disambut tepuk tangan mahasiswa, dalam video yang tayang di kanal YouTube UMKO TV, Senin (22/9/2025).

Di depan Rocky Gerung, Rinca lalu mengurai curhatan.

Ia mengaku, selama ini merasa resah atas masyarakat maupun netizen yang selalu mengkritik kinerja pemerintah.

Rinca secara khusus menyebut sosok netizen yang paling membuatnya jengkel.

"Saya berani berdiri di sini ingin menyampaikan keresahan saya sebagai bagian dari pemerintahan."

"Selama ini pemerintahan selalu dianggap salah. Semua yang kami lakukan disalahkan."

"Maaf izin kalau saya menyatakan secara keseluruhan, netizen," kata Rinca.

Kata Rinca, di mata netizen pemerintah selalu salah.

Bahkan saat berusaha merespon keluhan dari netizen, Rinca mengeluhkan, lagi-lagi pemerintah pasti akan disalahkan.

"Selama ini ketika pemerintahan itu melakukan kebijakan, maka dengan sontak apabila netizen beranggapan kebijakan itu tidak berpihak kepada mereka, bahwa pemerintah dianggap arogan," sambungnya.

Bukan cuma netizen, Rinca juga kesal kepada mahasiswa yang sering mengkritisi pemerintahan.

Menurut Rinca, mahasiswa kerap berdemo tanpa data yang valid.

"Saya sedikit bergaul dengan teman-teman mahasiswa, ketika mereka demo saya sampaikan."

"Ketika demo, tolong mainkan data, jangan hanya berani sekadar demo, jangan sekadar berani orasi, jangan sekadar berani anarkis."

"Ketika kita bermain data, demo itu insyaallah akan bermakna. Ketika kita hanya main berani, enggak perlu jadi mahasiswa, preman pun bisa demo," ungkap Rinca.

Baca juga: Jualan Kopi Murah Rp500, Pasutri Tak Masalah Cuma Dapat Untung Rp30 Ribu Sehari: Sama-sama Menikmati

Lelah selalu disalahkan, Rinca sebagai PNS lantas meminta kepada masyarakat khususnya netizen dan mahasiswa.

Jika mau mengkritik pemerintah, harus ada solusinya.

"Ketika tidak ada kesesuaian antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan kenyataan di lapangan, tunjukkan seperti apa yang harus kami lakukan."

"Jangan hanya sekadar disalahkan, jangan sekadar hanya dicari kesalahannya tanpa dikasih solusi. Silakan kami dikritik, kasih kami solusi," ujar Rinca.

"Bagaimana pemerintahan yang berakal sehat itu? Tolong dikasih kisi-kisi, sehingga kita ini tidak salah terus dalam melangkah," tanya Rinca kepada Rocky.

Usai mendengar pertanyaan dan curhatan Rinca, Rocky mengurai jawabannya.

Rocky mengulas soal arti dari PNS sendiri yang bermakna sebagai pelayan publik.

Rocky lantas menyindir aksi Rinca yang sempat pamer lulusan S2.

"Anda sebut tadi Anda PNS, Pegawai Negeri Sipil. Kata sipil itu diterjemahkan dari bahasa Inggris, civil servant, kalau dibahasa Indonesiakan, namanya pelayan masyarakat."

"Tapi jangan sebut pelayan dong, saya S2, itu masalahnya," tutur Rocky.

Menurut Rocky, tugasnya PNS memang mendengarkan dan melayani masyarakat.

Jadi jika masyarakat banyak mengeluh atas segala kebijakan pemerintah, hal itu adalah sesuatu yang wajar.

"Dari awal jadi civil servant, ya memang melayani dan mendengarkan, tidak perlu komplain. Anda komplain kalau Anda dipertanyakan oleh wakil rakyat," ujar Rocky.

Baca juga: Uang Rp50 Juta Digondol dari Dalam Jok Motor di Sampang, Pelaku Beraksi Kurang dari Semenit

Diungkap Rocky, demokrasi di era modern kini tak lagi cuma dikawal oleh masyarakat dalam artian terdahulu.

Namun, netizen di media sosial pun adalah bagian dari kontrol dari demokrasi itu sendiri.

"Jadi demokrasi ini tidak lagi diwakilkan oleh rakyat sebagai watchdog PNS. Tapi diwakili oleh yang disebut deliberatif democrasy, percakapan antar netizen."

"Bahwa netizen seringkali tergoda untuk mengamplifikasi isu, ya itu perkembangan dari deliberatif democracy," kata Rocky.

Merespons permintaan Rinca yang menyebut masyarakat yang mengkritik pemerintah harus ada solusi, Rocky mengurai jawaban penuh makna.

Kata Rocky, PNS digaji untuk mencari solusi atas segala permasalahan di masyarakat.

Oleh karena itu, diungkap Rocky, PNS tidak boleh mengeluh dan kesal jika diprotes oleh masyarakat terlebih netizen.

"Kalau Anda bilang 'kalian kritik, kasih kami solusi'. Kami bayar Anda untuk cari solusi. Jadi kata itu enggak boleh keluar."

"Sejengkel-jengkelnya PNS, menteri, sama, dungu, minta solusi. Jadi kita mesti tahan bahwa kami memang civil servant, pelayan. Pelayan enggak boleh komplain," ungkap Rocky.

"Sudah dinasibkan untuk mendengarkan kecerewetan publik."

"Tidak ada perbedaan di dalam warga negara, perbedaan yang didasarkan pada status selain citizen, mau dia S3, banyak guru besar pun otaknya kecil."

"Ijazah itu tanda Anda pernah bersekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir," sambungnya.

Sementara diberitakan, gaji ASN, TNI, Polri, hingga pejabat negara mengalami kenaikan.

Kebijakan kenaikan gaji ASN dan para pejabat mulai diberlakukan pada tahun 2026 mendatang.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025 dan diunggah ke laman resmi Sekretariat Negara pada Kamis (18/9/2025).

Salah satu poin penting dalam Perpres tersebut adalah kenaikan gaji bagi ASN, khususnya guru, dosen, serta anggota TNI dan Polri.

Selain itu, pejabat negara juga termasuk dalam kelompok yang akan menerima penyesuaian gaji.

Dikutip dari Tribun Kaltim, kebijakan kenaikan gaji ini merupakan bagian dari delapan program prioritas atau quick wins yang dirancang pemerintah sebagai langkah percepatan hasil terbaik dalam pelaksanaan RKP 2025.

Program quick wins ini bertujuan memberikan dampak langsung dan signifikan kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketahanan ekonomi.

Berikut rincian delapan program quick wins yang tercantum dalam Perpres 79/2025:

• Pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
• Pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus tuberkulosis (TBC), dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di setiap kabupaten.
• Peningkatan produktivitas pertanian melalui pencetakan lahan dan pembangunan lumbung pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional.
• Pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan.
• Perluasan kartu kesejahteraan sosial untuk menghapus kemiskinan absolut.
• Kenaikan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga penyuluh, serta anggota TNI/Polri dan pejabat negara.
• Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, pemberian bantuan langsung tunai (BLT), serta penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi generasi milenial, Gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
• Pembentukan badan penerimaan negara dan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 23 persen.