Gaji Pencuci Tray MBG Diduga Capai Rp 1,8 Juta, Pegawai Pamer setelah Kerja 18 Hari: Semoga Berkah

“Harusnya kan di situ tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau sekolah itu mestinya Dinas Pendidikan kan terlibat, semua pemerintah daerah ini juga terlibat kan. Jadi harusnya semua menjadi tanggung jawab bersama, tidak saling menyalahkan,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar pengawasan MBG melibatkan masyarakat sebagai pengawas independen. 

Kepala sekolah dan pengusaha kantin dinilai lebih memahami kebutuhan gizi lokal dan bisa menjadi mitra pengawasan yang efektif.

“BGN enggak mungkin dong mengawasi semua. Itu makanya BGN kita dorong juga supaya ada pengawasan yang sifatnya independen. Investigasi ya investigasi independen aja,” kata Trubus.

Selain pengawasan, Trubus menilai aturan MBG perlu memuat sanksi bagi pihak yang melanggar mekanisme pelaksanaan.

“Agar program ini efektif, harus ada sanksi yang jelas,” pungkasnya.

Baca juga: Lauk Menu MBG Pakai Sosis Kemasan Seharga Rp1000 Disindir Wali Murid: Katanya Makan Bergizi

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025–2026 memaparkan bahwa MBG ditujukan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, serta memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Realisasi anggaran MBG di APBN 2025 baru mencapai Rp 13 triliun hingga 8 September 2025, dari total pagu Rp 71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut dana tersebut telah melayani 22,7 juta penerima melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com