Kebahagiaan Nailla Tak Lagi Hidup di Kos-kosan 4x4 Meter Tanpa Ibu, Usia 11 Tahun Baru Bisa Sekolah

Poin penting:

• Bocah 11 tahun bernama Nailla Marsha Nabila akhirnya merasakan pendidikan meski usianya terlambat.
• Sebelum masuk ke Sekolah Rakyat, Nailla Marsha Nabila tinggal di kos-kosan dengan kondisi memprihatinkan tanpa ibu.
• Setelah mengenal Sekolah Rakyat, kebahagiaan terpancar dari wajah Nailla.

TRIBUNJATIM.COM - Bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan dan penderitaan karena keterbatasan orangtua, Nailla Marsha Nabila kini merasakan bahagia.

Tak seperti siswa lainnya, Nailla Marsha Nabila tak diantar orang tuanya saat mengikuti pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat Dasar 2 Surakarta yang bertempat di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta, Senin (6/10/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Tribun Jateng, Selasa (7/10/2025).

Meski begitu, tekadnya tetap kuat untuk mengenyam pendidikan.

Ia mengaku sudah sejak lama ingin bersekolah seperti anak-anak seusianya.

Kini, di usia 11 tahun, ia baru mendapatkan akses pendidikan.

“Karena pengen sekolah. Soalnya dari kecil nggak pernah sekolah. Iya, pengen sekolah,” tutur Nailla.

Meski baru sekilas bertemu teman-temannya, ia mengaku cukup nyaman.

Sembari menunggu giliran untuk cek kesehatan, ia berusaha berbincang dengan anak-anak lain.

“Nyaman. Udah (ketemu teman-teman),” ungkap Nailla.

Sehari-hari ia hanya belajar sebisanya dengan menulis dan mewarnai.

Baca juga: Curiga Uang Rp5,9 M di Laci Rumah Dicuri Suami, Dokter Syok Lihat Pelaku Sebenarnya Terekam CCTV

Kini, dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat, cita-citanya untuk menjadi dokter mulai menemukan jalan.

“Biasanya nulis, mewarnai juga. Pengen jadi dokter,” jelasnya.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Ana Wahyu, mengungkapkan bahwa ia menemukan Nailla setelah ditelantarkan oleh ibunya sendiri.

PKH adalah Program Keluarga Harapan, program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia untuk keluarga miskin dan rentan, yang bertujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan, serta mendorong perubahan perilaku positif pada penerima manfaat. 

Sehari-hari, Nailla diasuh oleh pamannya dan tinggal di sebuah kos-kosan tak lebih dari 4x4 meter.

“Pada saat verifikasi cuma ada anaknya. Saya datangi sore hari, ketemu sama pakdhenya. Memang benar tidak diurus oleh ibunya,” jelas Ana Wahyu.

Menurutnya, ibu kandung Nailla tak mau mengurus karena sudah tinggal bersama suami barunya.

“Karena dia sudah punya suami yang baru. Ibunya sendiri yang nggak mau ngurus anak-anaknya,” ungkapnya.

Anak seusianya mungkin telah duduk di bangku SD kelas 4.

Baca juga: Belum Bisa Digunakan, Gedung Baru Pengadilan Agama Tuban Senilai Rp34,6 M Masih Tunggu Restu MA

Namun, karena sejak lahir ia tak pernah mengenyam pendidikan, ia akan diikutkan kelas sesuai kemampuannya.

“Sekarang kelahiran tahun 2014, sudah 11 tahun, seharusnya kelas 3–4 SD. Kemungkinan kalau bisa ikut jenjang, akan ikut jenjang. Kayaknya Nailla belum bisa perkalian, pembagian. Mungkin dimulai dari awal lagi,” tutur Ana Wahyu.

Nailla diketahui memiliki empat saudara. 

Namun, kedua kakaknya telah berkeluarga dan tidak bisa dihubungi lagi. 

Sementara satu kakaknya yang lain juga belum mau bersekolah.

Baca juga: Terjerat Kasus Hukum, Dua Anggota DPRD Jatim ini dari PDI Perjuangan Resmi Mengundurkan Diri

“Empat bersaudara, tidak diketahui ayahnya karena berbeda ayah. Dua kakaknya sudah berkeluarga, saya juga tidak tahu di mana. Yang nomor tiga tinggal bersama-sama Nailla, tapi tidak mau sekolah lagi,” jelas Ana Wahyu.

Dengan pendidikan berasrama, kini Nailla tidak perlu khawatir lagi akan kebutuhan hidupnya.

Pendidikan berasrama, atau boarding school, adalah sistem pendidikan di mana siswa tidak hanya belajar di kelas tetapi juga tinggal di asrama yang berada di kompleks sekolah, sehingga mendapatkan pengalaman belajar yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari

Semua telah ditanggung dan dijamin oleh sekolah.

“Semua diurusi dari bangun sampai tidur lagi. Karena tidak ada orang tua, saya sendiri yang jadi walinya,” tutur Ana Wahyu.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Dasar 2 Surakarta (SRD2) adalah program pendidikan jenjang SD yang dirintis oleh pemerintah pusat dan resmi dibuka pada 6 Oktober 2025.

Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sebagai bagian dari strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem sejak usia dini.

Bertempat di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta, sekolah ini menyediakan fasilitas lengkap: ruang kelas, asrama, ruang makan, dapur, lapangan olahraga.

Kapasitasnya 4 rombongan belajar (100 siswa), saat ini baru terisi 2 rombel (50 siswa).

Baca juga: Air Mata Haru di Sekolah Rakyat Banyuwangi, Mensos Gus Ipul: Siswa Dapat Fasilitas Super Lengkap

Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto merupakan inisiatif besar pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.

Program ini lahir dari kesadaran bahwa kemiskinan di Indonesia sering kali diwariskan antar generasi karena keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak.

Dengan kata lain, Sekolah Rakyat dirancang sebagai strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Tujuan utama dari Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak miskin dan rentan yang selama ini kesulitan bersekolah atau bahkan putus sekolah.

Sekolah-sekolah ini akan berbentuk sekolah berasrama (boarding school), di mana para siswa tinggal di lingkungan yang aman dan mendukung proses belajar secara menyeluruh.

Baca juga: Anak Penjual Ikan Keliling Masuk Sekolah Rakyat, Ingin Jadi Pelayar: Supaya Ibu Tidak Kerja Lagi

Dengan sistem berasrama, anak-anak dari keluarga miskin tidak perlu lagi memikirkan biaya transportasi, tempat tinggal, atau kebutuhan sehari-hari. Pemerintah menyediakan seluruh kebutuhan dasar seperti makanan bergizi gratis, layanan kesehatan, tempat tinggal, serta pembinaan karakter dan keterampilan.

Program ini tidak hanya menekankan aspek akademik seperti kurikulum umum sekolah formal, tetapi juga mengembangkan pendidikan karakter, penguatan moral, dan pelatihan keterampilan praktis.

Siswa didorong untuk mengenali bakat dan potensi diri mereka melalui program pemetaan talenta (talent mapping) dan pelatihan kewirausahaan sederhana.

Dengan pendekatan ini, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga mandiri, berkarakter kuat, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, serta pemerintah daerah.

Data penerima manfaat diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memuat informasi tentang keluarga miskin di Indonesia, termasuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Melalui data ini, pemerintah memastikan bahwa calon siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin dan tidak ada praktik titipan atau penyalahgunaan.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2025 yang tersebar di wilayah kantong kemiskinan di seluruh Indonesia.

Target jangka panjangnya mencapai 500 sekolah yang beroperasi penuh secara nasional.

Baca juga: Belum Genap Dua Bulan, 2 Siswa Sekolah Rakyat Tuban Pilih Mundur Karena Ogah Tinggal di Asrama

Dalam proses pembangunan, pemerintah memanfaatkan gedung-gedung eksisting seperti balai latihan kerja, gedung sosial, atau bangunan sekolah yang tidak terpakai, yang kemudian direnovasi agar layak menjadi sekolah berasrama.

Setiap sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas belajar, ruang tidur, dapur umum, ruang kesehatan, dan area kegiatan ekstrakurikuler.

Dari sisi pendanaan, seluruh biaya Sekolah Rakyat ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden tentang Pengentasan Kemiskinan yang menjadi dasar hukum program ini.

Pengadaan tenaga pengajar akan difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan bahwa guru dan tenaga pendidik yang direkrut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik, serta bersedia ditempatkan di daerah-daerah terpencil.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com