Kata BGN Soal Pemalsuan Label Halal Ompreng MBG di Ruko, Disebut Sengaja Dilakukan Pengusaha

Ringkasan Berita:

1. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan dugaan pemalsuan label halal ompreng bukan ranah Badan Gizi Nasional.
2. Pemalsuan label terjadi di sebuah ruko kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
3. Polisi menyelidiki dugaan pemalsuan label halal dan perubahan asal produksi ompreng MBG dari made in China menjadi made in Indonesia yang disebut untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

TRIBUNJATIM.COM - Dugaan pemalsuan label halal di produk ompreng yang disebut digunakan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) kini ditanggapi Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemalsuan itu dilakukan di sebuah rumah toko alias ruko di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut jika dugaan pemalsuan itu bukan ranah dari BGN.

Menurut Dadan, pemalsuan itu sengaja dilakukan oleh pengusaha.

Baca juga: Ompreng MBG: Dulu Diisukan ada Minyak Babi, Kini Diduga Made In China Dipalsukan Jadi Indonesia

"Ya itu kan bukan ranahnya BGN. Kan itu pengusaha yang berusaha ingin menjual produknya agar percaya bahwa itu produk BGN," kata Dadan, saat ditemui seusai menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Ia menegaskan, BGN tidak pernah menunjuk atau meminta pihak mana pun mencantumkan logo atau label tertentu pada peralatan makan program MBG.

"BGN tidak pernah meminta seseorang atau perusahaan untuk mencap tray itu. Bahkan tidak ada penggunaan logo dalam berdagang, nah itu adalah kriminal murni," ujar Dadan.

Diselidiki polisi

Asal-usul ompreng MBG atau makan bergizi gratis kini sedang diselidiki oleh polisi.

Hal itu dilakukan setelah munculnya penemuan dugaan pemalsuan label ompreng MBG dari made in China menjadi made in Indonesia.

Dugaan ompreng MBG dari Tiongkok itu kini sedang didalami oleh polisi.

Penyelidikan ini dilakukan setelah adanya ompreng yang ditemukan di sebuah ruko kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dan kini sedang diselidiki oleh Polres Metro Jakarta Utara.

Alat dapur berupa ompreng itu disebut akan dipakai untuk menyajikan makanan dalam program MBG.

Baca juga: Aziza Siswa SD Selalu Bungkus MBG untuk Dimakan Bareng Ibu dan Adik, Tak Punya Beras di Rumah

"Saat ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait adanya dugaan pergantian label dari made in China menjadi made in Indonesia," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara Ipda Maryati Jonggi, Sabtu, (1/11/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

"Saat ini masih kami lakukan pengecekan dan pendalaman untuk memastikan kebenarannya," katanya menambahkan.

Jonggi mengatakan beberapa orang di ruko telah dimintai keterangan sehubungan dengan adanya nampan yang diduga ilegal itu.

Menurut keterangan mereka, ompreng itu akan dipakai untuk keperluan MBG.

"Untuk pendalaman sementara, memang akan dipergunakan untuk MBG," ujar Jonggi.

Jonggi berkata ruko milik importir PT LN itu dicek setelah polisi menerima aduan dari warga mengenai dugaan adanya tindak perdagangan ilegal.

"Kami dari Polres Metro Jakarta Utara melalui Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan pengecekan di salah satu ruko yang ada di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, kegiatan ini menindaklanjuti adanya laporan informasi dari masyarakat terkait dengan dugaan adanya perdagangan ilegal dengan penggunaan label SNI palsu atau logo halal yang diduga tidak sesuai ketentuan," katanya.

Jonggi mengatakan pihaknya tidak menyita barang ataupun melakukan penangkapan. Semua nampan masih berada di lokasi.

"Saat ini masih kami lakukan pendalaman. Belum ada barang yang kami sita," katanya.

Ompreng MBG pernah disebut mengandung minyak babi

Beberapa waktu lalu ompreng MBG yang diimpor dari Tiongkok pernah juga disorot karena diduga mengandung minyak babi atau lard oil. 

Dugaan tersebut diungkapkan oleh artikel investigatif berjudul "From Chaoshan to Classrooms: Illegal Imports, Health Hazards, and Halal Concerns" yang dipublikasikan Indonesia Business Post, Senin, (25/8/2025).

Minyak babi diduga digunakan sebagai campuran pelumas industri dalam proses pembuatan nampan stainless steel. 

Ketika dugaan itu muncul, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan mengenai kabar tersebut.

"Sedang check and recheck," ujar Dadan, Selasa, (26/8/2025). Saat itu Dadan belum menjelaskan secara rinci mengenai kebenaran informasi tersebut. 

Semenatra itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut segala temuan akan menjadi masukan bagi pengelola MBG. 

Menurut Nasaruddin, pemerintah akan memperbaiki MBG jika terbukti ada temuan mengenai kehalalan. 

"Ya kita akan temukan itu, masukan-masukan itu silakan serakan ke pengelolanya ya. Tapi secara formal, kita mau terima jadi dan beres semuanya."

Sementara itu, Hasan Nasbi, yang saat itu menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menegaskan bahwa pemerintah belum menemukan bukti dugaan penggunaan minyak babi dalam nampan dapur MBG.

Hasan menyatakan isu tersebut masih bersifat spekulatif dan siap diuji secara ilmiah jika diperlukan.

“Kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita uji saja. Bisa diuji di BPOM, bisa diuji di laboratorium independen. Kita bisa uji kok,” kata Hasan di kantornya, Selasa.

Hasan menyebut bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi nampan MBG mengandung bahan yang tidak halal.  

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu sensitif yang belum terverifikasi.

Polemik ompreng MBG: Perjanjian denda ompreng jika hilang

Ternyata polemik tentang ompreng MBG juga terjadi bukan hanya dari pembuatan atau kandungannya, tapi dari kesepakatan antara sekolah dengan SPPG.

Tahun 2025 menjadi awal berjalannya program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam program itu, disediakan wadah atau ompreng untuk makan bergizi gratis.

Apabila menghilangkan wadah tersebut, sekolah bakal menanggung denda Rp80 ribu per wadah.

Hal ini berlaku di Magelang, Jawa Tengah.

Penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magelang, Jawa Tengah, yang menghilangkan ompreng atau wadah makanan kini dikenakan denda sebesar Rp 80.000 per buah.

Denda tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang dengan para penerima program.

Baca juga: Diduga Gegara Menu Makan Bergizi Gratis, Puluhan Siswa SD Diare, Guru Juga Kena: Daripada Dibuang

Program MBG di Magelang telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025, dengan jumlah penerima mencapai 2.629 siswa di 16 sekolah.

Sejak Senin (20/1/2025), jumlah penerima bertambah sebanyak 316 siswa dari lima sekolah tambahan.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur menjelaskan, sebelum makanan disalurkan, telah ada kesepakatan dengan pihak sekolah penerima.

"Apabila ompreng hilang, sekolah menanggung denda Rp 80.000 per ompreng yang hilang. Tujuannya agar kita semua menjaga barang punya negara ini. Biar bisa dipakai seterusnya," ujarnya di kantornya, Senin, dikutip dari Kompas.com.

Rauuf juga menyampaikan sejak MBG beroperasi, jumlah ompreng yang kembali ke dapur selalu lengkap.

Mengenai sisa makanan yang dihasilkan setelah dikonsumsi siswa, dia menyebutkan sampah makanan yang dihasilkan relatif sedikit.

"Food waste ini paling satu kresek kecil. Nggak sampai 1 kilogram dari 16 sekolah," ucapnya.

Dia mengungkapkan sampah makanan yang paling banyak dihasilkan termasuk dalam kategori food loss, seperti bekas potongan sayur atau buah, yang terjadi pada tahap produksi dan tidak sampai dikonsumsi.

Rauuf menambahkan pihaknya telah meminta sekolah untuk mengedukasi siswa agar menghabiskan makanan yang disajikan.

Namun, Rauuf mengakui adanya kasus di mana siswa memberikan lauknya kepada teman-teman mereka karena alasan tertentu.

"Memang butuh waktu mengajarkan anak-anak untuk menyesuaikan dengan makanan bergizi karena mereka terbiasa dengan makanan ultra-processed food, instan," pungkasnya.

Baca juga: Sekolah Pungut Biaya Wadah Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu ke Murid, BGN Tegas Tak Boleh: Abaikan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com