Disinggung soal Whoosh saat Merapat ke Istana, Ignasius Jonan Ogah Komentari: Saya Sudah Pensiun

Ringkasan Berita:

• Mantan Dirut KAI 2009-2014, Ignasius Jonan dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).
• Jonan tidak mengetahui apa yang akan dibahas dengan Prabowo.
• Jonan mengaku tidak ingin komentari polemik kereta cepat Whoosh yang kini memiliki utang triliunan.

 

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Prabowo Subianto memanggil Ignasius Jonan ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (3/11/2025).

Ignasius Jonan merupakan Direktur Utama (Dirut) KAI periode 2009-2014 sekaligus Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden ke-7 Joko Widodo.

Jonan mengenakan jas lengkap sambil memegang tas jinjing.

Kabar Jonan mendadak merapat ke istana ini kemudian menjadi sorotan di tengah polemik utang kereta cepat Whoosh.

Jonan menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat sejak awal.

Baca juga: Jokowi Pecat Ignasius Jonan Daripada Proyek Kereta Whoosh dengan Cina Batal, Mahfud MD: Gak Mampu

Alasan Dipanggil Prabowo ke Istana

Saat ditanya maksud kedatangannya, Jonan mengaku tidak mengetahui apa yang akan dibahas dengan Prabowo.

Jonan hanya memenuhi undangan yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Enggak tahu saya (dipanggil untuk apa). Enggak tahu. Diundang Pak Seskab itu," kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025), dikutip dari Kompas.com.

Jonan mengungkapkan, undangannya hanya untuk mengobrol saja.

Ia pun enggan menyampaikan fokus obrolan, mengingat tidak ada materi yang disiapkan.

Tak cuma itu, Jonan tidak ingin dimintai keterangan mengenai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

"Wih saya enggak komentari itu. Mungkin (bahas kereta cepat), saya sudah pensiun jadi nggak ngikutin. Saya nggak tahu," katanya sembari berlalu.

AHY Bongkar Alasan ke Istana

Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya hadir lebih dulu menyampaikan, kedatangannya akan membahas sejumlah isu.

Salah satu yang dibahas adalah polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang kini dilanda utang.

Pembahasan akan berkaitan dengan restrukturisasi utang.

"Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak. Termasuk kereta cepat," kata AHY di Istana, Senin.

Baca juga: Dulu Jokowi Ngotot Meski Diingatkan Ignasius Jonan, Kini Purbaya Enggan Bayar Utang Kereta Whoosh

Utang Kereta Cepat Whoosh

Sebagai informasi, KCJB alias Whoosh kini menghadapi beban utang yang cukup berat.

KAI selaku induk usaha dan salah satu pemegang saham terbesar, bersama dengan tiga BUMN lainnya, harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

Artinya, dalam sehari saja, bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.

Kerugian itu masih berlanjut tahun ini.

Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

Baca juga: Sosok Ignasius Jonan yang Mau Digandeng Anies Urus Kereta Api Indonesia, Pernah Jadi Menteri Jokowi

Jonan Salah Satu yang Menentang Pembangunan Whoosh

Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi.

Jonan menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat sejak awal.

Sikap tegas itu terbawa hingga ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Ia juga menolak memberikan izin trase kala itu karena masalah konsesi, di mana KCIC meminta konsesi KCJB adalah 50 tahun sejak kereta beroperasi, sementara menurut aturan konsesi seharusnya dimulai dari penandatanganan kontrak.

Jonan menegaskan keputusannya itu untuk menegakkan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007.

Belakangan, konsesi KCJB kini malah ditetapkan menjadi 80 tahun.

Diberitakan Harian Kompas, 1 Februari 2016, izin trase dari Kementerian Perhubungan sempat terkatung-katung lantaran Jonan belum menerbitkan izinnya.

Menurutnya, alasan belum keluarnya izin karena dirinya tegas mengikuti koridor regulasi.

"Saya kira publik tidak pernah memahami UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang," kata Jonan saat itu.

"Mereka sebagai pengusaha tentu akan minta kemudahan sebanyak-banyaknya. Kementerian BUMN tentu minta sebanyak-banyaknya, kita (Kementerian Perhubungan) yang harus mengaturnya," tambahnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com