Breaking News
Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Dulu Jadi Cleaning Service dan Kuli Bangunan, Kini Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK

Sosok Abdul Wahid politikus PKB menjadi salah satu pihak yang turut diamankan KPK dalam OTT di Riau, dulunya seorang cleaning service.

KOLASE Instagram.com/@wahid_simbar/Tribunnews.com/Irwan Rismawan
OTT KPK - Kolase foto Gubernur Abdul Wahid yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Riau, Senin (3/11/2025). Wahid sempat bekerja sebagai cleaning service untuk membiayai pendidikannya. 

Lantas, Abdul Wahid dipercaya menjabat Wakil Sekretaris DPW PKB Riau dari tahun 2002-2004 dan 2004-2009.

Abdul Wahid ditunjuk menjadi Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kemudian, ia kembali maju dalam Pileg 2019, dan Abdul Wahid kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI masa bakti 2019 hingga 2024.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Anggota DPR RI, Abdul Wahid maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sebagai calon Gubernur Riau.

Ia berpasangan dengan S. F. Hariyanto sebagai Wakil Gubernur Riau.

Pada saat itu, mereka memperoleh suara terbanyak.

Abdul Wahid  dan S. F. Hariyanto pun ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih periode 2025 hingga 2030.

Baca juga: Anggaran Dipangkas Menkeu, Purbaya Minta Maaf Sambil Nasihati Menteri dan Pemda: Kerja yang Benar

Pusing Tujuh Keliling Defisit Anggaran

Jauh sebelum ditangkap, Gubernur Abdul Wahid pernah koar-koar dirinya pusing tujung keliling.

Awal-awal jadi Gubernur Riau, Abdul Wahid sempat mengungkap defisit anggaran yang membuatnya pusing tujuh keliling.

Hal itu disampaikan Wahid dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Balai Serindit Gedung Daerah Riau di Pekanbaru pada Rabu (12/3/2025). 

Wahid mengaku belum pernah melihat tunda bayar sebesar itu sepanjang sejarah Riau.

Pasalnya, keuangan Pemerintah Provinsi Riau mengalami defisit sebesar Rp 1,5 triliun serta tunda bayar kegiatan yang mencapai lebih dari Rp 2,2 triliun. 

Menurut dia, tunda bayar biasanya hanya berkisar Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar.

Ia menilai bahwa masalah ini terjadi karena tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan sesuai aturan. 

"Hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Saya belum pernah menemukan tunda bayar Rp 2,2 triliun. Biasanya Rp 200 miliar, Rp 250 miliar. Belum pernah sejarah Provinsi Riau yang membuat saya pusing tujuh keliling. Di mana mau dicari duitnya?," ujar Abdul Wahid waktu itu, dikutip dari Kompas.com pada Selasa (4/11/2025).

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved