Alasan Pemerintah Larang ASN Jadi Influencer, Bupati Edarkan Surat Berdalih Jaga Profesionalitas

Namun demikian, Yulianto menegaskan bahwa ASN tetap diperbolehkan berkreasi di media sosial selama konten yang dibuat bersifat edukatif, informatif, inspiratif, serta mendukung program pemerintah dan nilai-nilai ASN.

"Kreativitas tetap diperbolehkan, asalkan tidak melanggar etika dan norma sosial," katanya.

Baca juga: Presiden Prabowo Bakal Umumkan Soeharto dan 9 Nama Tokoh Lainnya, Terima Gelar Pahlawan Nasional

Bagaimana Sanksi Jika Melanggar?

Surat edaran tersebut menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sanksi dapat berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pemerintah daerah berharap kebijakan ini dapat menjadi acuan bagi ASN untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial dan menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama baik instansi.

Bupati Yulianto menambahkan, melalui kebijakan ini, Pemkab Pasaman Barat ingin menjadikan ASN sebagai teladan bagi masyarakat dalam penggunaan media sosial.

ASN diharapkan mampu menjadi contoh positif dalam menyampaikan informasi yang benar, mendukung program pemerintah, serta menjaga marwah ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas.

"Kami ingin ASN menjadi figur yang patut ditiru, baik dalam dunia nyata maupun di dunia maya. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat," tuturnya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com