Breaking News
Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Imbas Dana TKD Dipotong Rp 370 Miliar, Bupati Blora Rapat Hanya Diberi Air Putih dan Permen: Nyoba

Adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026 kini dirasakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah.

Penulis: Ani Susanti | Editor: Ani Susanti
Instagram @ariefrohman838
EFISIENSI ANGGARAN - Air putih dan semangkok permen dalam rapat di lingkungan Pemkab Blora. Bupati Blora, Arief Rohman, mengatakan pihaknya kini sedang melakukan pembahasan final bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait pengurangan alokasi TKD tersebut. 

Dana pinjaman itu untuk biaya pembangungan infrastruktur dan sudah  lunas dibayar sesuai akad.

Kini pada masa pemerintahan periode  kedua, tahun pertama, Kaji Yes kembali dihadapkan dengan keputusan pemerintah pusat yang mengurangi transfer ke daerah, dan tidak hanya berlaku untuk Lamongan.

Dana transfer dari pusat untuk  Lamongan berkurang Rp 117 miliar. Sementara Pemkab Lamongan harus melanjutkan program pembangunan infrastruktur.

Untuk keperluan membangun dan mempercepat program peningkatan infrastruktur tersebut, Pemkab Lamongan kembali pinjam  dana segar dari Bank Jatim.

"Kita sudah teken. Tahun ini kita pinjam  Rp 50 miliar. Pinjaman itu  digunakan mencukupi pembangunan  infrastruktur jalan," kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi saat dikonfirmasi Tribun Jatim Network saat sidak sejumlah ruas jalan,  Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Pemangkasan TKD Tak Berdampak, Pemkab Tetap Belikan Kades se-Jombang Motor Dinas Baru: Honda PCX

Menurut Kaji Yes, skenario pinjam bank ini kembali dilakukan dengan harapan bisa mempercepat penuntasan program prioritas, khususnya jalan. Karena dana alokasi khusus (DAK) pusat tahun ini sudah dikurangi sebesar Rp 117 miliar.

Makanya, pihaknya  harus melakukan sejumlah upaya agar pembangunan bisa terus berlanjut. Pinjaman itu khusus untuk mencukupkan pembangunan 18 ruas jalan.

Menurutnya, pinjaman Rp 50 miliar itu sudah melalui kalkulasi yang matang dan dihitung dengan kemampuan daerah dalam membayar pinjaman.

Pinjam di bank  harus dilakukan agar pekerjaan pembangunan infrastruktur bisa tuntas sesuai target. Meski belum maksimal, pemerintah akan berusaha secara bertahap untuk menyelesaikannya.

"Pinjam karena kemampuan daerah terbatas," katanya.

Sedangkan banyak program prioritas yang perlu dituntaskan. Seperti yang ditekankan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yakni infrastruktur jalan masih menjadi program prioritas. Harapannya dengan infrastruktur yang baik, maka pertumbuhan perekonomian masyarakatnya semakin melesat. 

Kepala Dinas PU Bina Marga Lamongan, Andhy Kurniawan menuturkan, pihaknya akan menyelesaikan 18 ruas yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan.

Program pembangunan yang menggunakan APBD sebagian sudah tuntas, dan saat ini melanjutkan belasan ruas jalan lainnya. 

"Dana Rp 50 miliar itu dialokasin untuk mengkafer pembangunan 18 ruas jalan di beberapa tempat," kata Andhy.

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved