Nyetir Angkot di Pasar, Bahlil Lahadalia Kenang Masa Lalunya 3 Tahun Jadi Sopir: Makan Aja Susah

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar penggunaan patwal pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).

Djoko menegaskan, pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal.

Ia mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.

"Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ungkap Djoko.

Dia juga menambahkan, semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta kini sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte.

Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata, tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya, di mana masyarakat dan pejabatnya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.

Baca juga: Dijanjikan Jadi Mitra Program MBG, Pengusaha Catering Tertipu Rp458 Juta, Disuruh Buat Dapur

Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya tidak perlu diajari lagi mengenai transporasi umum.

Bahlil mengaku pernah menjadi kondektur dan sopir angkutan (angkot) ketika masih SMA dulu.

"Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum."

"Karena saya kondektur angkot tiga tahun di terminal. Jadi sopir angkot dua tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot," ujar Bahlil.

"Jadi nanti gue jelasin, bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya," sambungnya.

Maka dari itu, Bahlil tidak masalah jika harus bekerja dengan menggunakan transportasi umum.

Di sisi lain, Bahlil menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal kebijakan dan program prioritas pemerintah.