Nyetir Angkot di Pasar, Bahlil Lahadalia Kenang Masa Lalunya 3 Tahun Jadi Sopir: Makan Aja Susah

TRIBUNJATIM.COM - Aksi Bahlil Lahadalia menggegerkan Terminal Tumburuni di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada Minggu (16/11/2025).

Pasalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut mengemudikan angkot.

Baca juga: Rasnal & Abdul Muis Terima Gaji Rp175 Juta usai Status ASN Diaktifkan Lagi, sempat Diberhentikan

Bahlil Lahadalia tampak mantap memegang setir.

Ia tersenyum lebar sambil bercengkerama dengan warga yang menyaksikan momen tak terduga tersebut.

Diketahui, kedatangan Bahlil Lahadalia ke Kabupaten Fakfak adalah untuk meresmikan Pasar Rakyat Tumburuni.

Selesai acara, Bahlil Lahadalia memilih singgah sejenak ke Terminal Tumburuni, tempat yang menyimpan bagian penting dari perjalanan hidupnya.

Di sinilah ia dulu bekerja sebagai kondektur hingga sopir angkot, bertahun-tahun sebelum dunia pemerintahan membawanya ke kekuasaan di Jakarta.

Para sopir dan kernet yang tengah menunggu penumpang tampak antusias menyambut Bahlil Lahadalia.

Beberapa bahkan mengenali wajah yang dulu pernah ikut menunggu giliran narik di terminal yang sama.

Setelah beberapa menit 'menarik' angkot, Bahlil Lahadalia turun sambil kembali menyalami para sopir dan warga.

Kepada awak media Bahlil Lahadalia mengatakan, dulu dirinya tak memiliki angkot karena hidupnya sangat sulit.

"Dulu enggak punya angkot, boro-boro angkot, makan aja susah," kata Bahlil Lahadalia disambut tawa orang-orang.

Pada 2 Februari 2025 lalu, Bahlil Lahadalia pernah mengisahkan bagaimana masa remajanya di Fakfak ditempa pekerjaan sebagai kernet dan sopir angkot.

"Saya kondektur angkot tiga tahun di terminal," ujar Bahlil Lahadalia, melansir Tribun Jakarta.

"Jadi sopir angkot dua tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot," imbuhnya.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar penggunaan patwal pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).

Djoko menegaskan, pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal.

Ia mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.

"Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ungkap Djoko.

Dia juga menambahkan, semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta kini sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte.

Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata, tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya, di mana masyarakat dan pejabatnya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.

Baca juga: Dijanjikan Jadi Mitra Program MBG, Pengusaha Catering Tertipu Rp458 Juta, Disuruh Buat Dapur

Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya tidak perlu diajari lagi mengenai transporasi umum.

Bahlil mengaku pernah menjadi kondektur dan sopir angkutan (angkot) ketika masih SMA dulu.

"Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum."

"Karena saya kondektur angkot tiga tahun di terminal. Jadi sopir angkot dua tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot," ujar Bahlil.

"Jadi nanti gue jelasin, bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya," sambungnya.

Maka dari itu, Bahlil tidak masalah jika harus bekerja dengan menggunakan transportasi umum.

Di sisi lain, Bahlil menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu agenda nasional.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam acara tasyakuran HUT ke-61 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/10/2025), seperti dikutip dari Wartakotalive.com, Kamis (23/10/2025).

Dalam sambutannya, Bahlil menyebut program MBG sebagai langkah mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama di kalangan pelajar.

"Kita juga konsisten untuk mengawal berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Makanan bergizi ini adalah sebuah program yang mulia."

"Kebetulan saya pernah dulu merasakan waktu proses sekolah tidak terlalu mendapatkan makanan yang bergizi," ujar Bahlil disambut tepuk tangan para kader.

Baca juga: Dana 27 Nasabah Senilai Rp7,1 M Dikuras Rafina Mantan Pegawai, Saldo di Rekeningnya Sisa Rp80 Ribu

Bahlil kemudian mengenang masa-masa sulitnya semasa kuliah.

Ia bercerita bahwa dirinya pernah mengalami kekurangan gizi hingga nyaris menderita busung lapar.

Pengalaman pribadi tersebut, kata Bahlil, membuatnya memahami pentingnya asupan gizi yang cukup bagi anak-anak dan remaja agar tumbuh menjadi generasi cerdas dan sehat.

"Satu waktu kuliah pernah busung lapar. Nah, dengan program MBG ini menurut saya merupakan program yang mulia dan mampu meningkatkan gizi serta kecerdasan bagi anak-anak kita ke depan," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menegaskan bahwa Partai Golkar akan tetap solid mendukung pemerintahan yang sah.

Sekaligus memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat.

Menurutnya, Golkar bukan hanya partai politik yang menjadi pilar pemerintahan, tetapi juga motor penggerak pembangunan di berbagai sektor.

"Golkar akan terus menjadi partai yang hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar mendukung dari belakang, tapi ikut memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik," ujarnya.