Rezim Jokowi Disebut Politikus Nasdem 'Jahat', PSI Pasang Badan: Mungkin DPR-nya Belum Belajar

Dia pun mendesak Nasdem agar terus mengawal setiap pembangunan yang mereka setujui.

"Nah, tugas DPR itu kemudian berteriak, bersuara, termasuk teman-teman dari Fraksi Nasdem yang dulu menjadi bagian orang yang menyetujui penganggaran daripada proyek itu, pembangunan bendungan itu."

"Harusnya mampu mensuarakan itu untuk meneruskan pembangunannya sampai dia fungsional. Harusnya mampu mengawal setiap pembangunan, apalagi bendungan masyarakat," katanya.

Baca juga: Padahal Perhiasan sampai Dicek di Toko Emas, Wanita Tertipu Malah Beli Tembaga Seharga Rp22 Juta

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi menyebut, rezim pemerintahan sebelumnya jahat.

Sebab kata dia, pemerintahan sebelumnya hanya memprioritaskan proyek tanpa melihat efektivitas dari bangunan tersebut.

Hal itu diungkapkan Mori Hanafi dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Pekerjaan Umum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (17/11/2025), dikutip dari Warta Kota.

Mori menyebut bahwa dirinya mendapatkan laporan bahwa banyak mega infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB) di era Joko Widodo (Jokowi) yang tidak berfungsi.

Salah satunya bendungan.

Setidaknya ada lima bendungan yang diresmikan di era Jokowi demi memitigasi terjadinya kekeringan di provinsi tersebut.

Ketujuh bendungan tersebut yakni Bendungan Tanju diresmikan tahun 2018, Bendungan Mila diresmikan pada 2019, dan Bendungan Bintang Bano diresmikan 2022.

Kemudian Bendungan Beringin Sila diresmikan 2022, dan Bendungan Tiu Suntuk diresmikan pada 2024.

Sementara Bendungan Meninting yang sudah mulai dibangun pada 2020, hingga kini masih dalam proses pekerjaan.

Namun ketiga bendungan tersebut minim fungsi karena dibangun tanpa saluran irigasi. 

Menurut Mori, akhirnya banyak bendungan yang dibangun di era Jokowi justru tak bisa langsung dimanfaatkan masyarakat.

Maka kata Politisi Partai NasDem itu, rezim sebelumnya jahat lantaran pembangunannya hanya pendekatan proyek.