Bupati Pasuruan Tanggapi PU Fraksi DPRD, Tegaskan Anggaran untuk Program Berdampak bagi Masyarakat

Ia juga menegaskan tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun nonfisik tahun 2026 sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, namun pemerintah akan menutupi celah pembiayaan melalui optimalisasi aset daerah dan kemitraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan sektor swasta.

Menanggapi PU Fraksi PKS, pemkab memastikan komitmen peningkatan PAD dan perbaikan infrastruktur jalan.

Program ketahanan pangan juga akan menjadi prioritas strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Mas Rusdi juga menegaskan, honor guru Madin telah masuk dalam Rancangan APBD 2026 sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pengajar keagamaan.

Sementara kepada Fraksi Gabungan (NasDem, Demokrat, Gelora, dan PPP), Mas Rusdi mengapresiasi dukungan mereka terhadap pemerataan pendidikan dan peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Perbaikan jaringan irigasi akan kami prioritaskan pada wilayah dengan indeks kinerja rendah agar bisa berfungsi optimal mendukung swasembada pangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemkab juga berfokus pada penguatan UMKM muda di bawah usia 30 tahun, dengan mendorong peran DPRD dalam pelaksanaan komitmen pembangunan ekonomi lokal.

“Terima kasih atas kritik dan saran dari seluruh fraksi. Semua akan menjadi perhatian kami demi kemajuan dan keberhasilan pembangunan Kabupaten Pasuruan ke depan,” tutup politisi muda Partai Gerindra itu.