Serapan Ngebut! Kabupaten Probolinggo Puncaki Jatim, Tembus 6 Besar Nasional

TIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO – Kabupaten Probolinggo kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Kinerja fiskal daerah ini dinobatkan sebagai yang terbaik di Jawa Timur dan menempati Peringkat 6 Nasional dalam hal realisasi belanja daerah.

Data mencolok tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Zoom Meeting percepatan penyusunan APBD 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (17/11/2025).

Laporan Sekjen Kemendagri per 14 November 2025 menunjukkan laju serapan anggaran di Kabupaten Probolinggo berjalan "ngebut", jauh meninggalkan daerah lain.

Tak hanya jago belanja, pengelolaan pendapatan daerah pun tak kalah mentereng. Kabupaten Probolinggo mencatatkan realisasi pendapatan hingga 87,20 persen, sebuah angka yang secara tegas melampaui rata-rata capaian nasional.

Ini menjadi sinyal kuat bahwa performa pengelolaan fiskal daerah berada di titik optimal menjelang penutupan tahun anggaran.

Gus Haris: Anggaran Harus Cepat Jadi Manfaat

Bupati Probolinggo, dr. Muhammad Haris (Gus Haris), menyambut prestasi ini dengan apresiasi. Ia menegaskan, capaian Peringkat 1 Jatim bukanlah tujuan akhir, melainkan indikator dari komitmen kuat Pemkab Probolinggo untuk melayani masyarakat tanpa tunda.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh jajaran OPD. Peringkat ini cerminan dari kecepatan kita merealisasikan program,” tegas Gus Haris, Kamis (20/11/2025).

Gus Haris menyebut, anggaran yang berada di kas daerah tidak diperbolehkan mengendap, tetapi harus segera dialirkan untuk berbagai sektor, seperti pembangunan, stimulus ekonomi, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan prinsip tersebut merupakan kunci utama menuju terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE.

Ultimatum Pusat Berbuah Kerja Keras

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, mengakui tekanan dari pusat menjadi pemicu percepatan realisasi.

Capaian tinggi ini selaras dengan arahan ketat Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya yang menjadikan realisasi belanja sebagai harga mati hingga akhir 2025.

“Ada ultimatum keras, jika realisasi tidak dimaksimalkan, tahun 2026 akan ada pengurangan, bahkan penarikan dana cash dari pusat. Tentu ini merugikan daerah,” ujar Ugas.

Namun, kekhawatiran itu kini terjawab dengan tuntas. Ugas menyebut capaian Peringkat 1 Jatim lahir dari kerja kolektif seluruh Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati.

“Atas petunjuk beliau, teman-teman terus menggenjot pelaksanaan kegiatan sesuai aturan dan target. Bismillah, kita jaga momentum ini hingga akhir tahun,” pungkasnya optimistis.

Dengan pondasi fiskal yang kuat ini, Kabupaten Probolinggo diproyeksikan menutup tahun anggaran 2025 dengan performa terbaik, sekaligus memiliki bekal yang sangat baik untuk menyusun dan melaksanakan APBD 2026.