Mendagri Larang Pejabat Flexing, Walikota Eri Cahyadi: Pejabat Pemkot Surabaya Terbiasa Sederhana

Poin penting:

• Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa tidak ada budaya flexing (pamer kemewahan) di lingkungan Pemkot Surabaya
• Pemkot Surabaya mewajibkan ASN belanja melalui aplikasi e-peken, marketplace milik Pemkot yang berisi produk UMKM lokal dan toko kelontong

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pejabat tidak pamer kemewahan (flexing) telah berjalan di Kota Pahlawan. Berjalan sejak lama, pejabat Pemkot Surabaya terbiasa hidup sederhana.

"Dari dulu, memang apa ada pejabat publik di Pemkot Surabaya yang flexing? Pasti tidak ada," kata Wali Kota Eri ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (6/9/2025).

Mengutip sejumlah sumber, jumlah pegawai di Pemkot Surabaya mencapai puluhan ribu orang dengan 12 ribu di antaranya merupakan ASN. Pada 2025, total nilai belanja pegawai Pemkot Surabaya mencapai Rp3,4 triliun atau 27,5 persen dari total APBD.

Jumlah tersebut proposional. Mengingat, jumlah penduduk Kota Surabaya yang mencapai sekitar 3 juta jiwa tentu membutuhkan pelayanan birokrasi cukup besar.

Meskipun Pemkot memperhatikan kesejahteraan pegawainya, namun di saat yang sama pegawai Pemkot Surabaya juga telah memiliki kesadaran untuk hidup sederhana. Sebagian besar pendapatan digunakan untuk belanja produk UMKM hingga zakat kepada warga kurang mampu.

Baca juga: Sosok Bos Skincare Tak Pernah Flexing Meski Harta Rp24 T, Tiap Tahun Sedekah 52 Miliar Buat Kampus

Pemkot Surabaya bahkan mewajibkan para ASN belanja menggunakan aplikasi e-peken sebagai marketplace milik Pemkot Surabaya. Di dalamnya terdapat sejumlah tenant yang merupakan para pemilik toko kelontong hingga UMKM.

Wali Kota Eri yang juga pernah menjadi ASN Pemkot Surabaya selama 19 tahun, memastikan budaya hidup sederhana terus terjaga.

"Dari dahulu modelnya ya begini. Modelnya seperti kita-kita ini," kata pria asli Surabaya ini.

Meskipun hidup sederhana, Wali Kota Eri tidak melarang pejabat Pemkot menggelar acara. Asalkan, tetap sesuai dengan peruntukannya dan tidak berlebihan.

"Dari dulu, alhamdulillah sejak pertama kali saya menjabat Walikota Surabaya, saya sudah katakan tidak ada pegawai negeri atau pejabat yang mau mengadakan acara pribadi atau acara apapun itu secara berlebihan. Kalau hanya untuk teman-temannya, anaknya, keluarganya ya silakan," kata bapak dua anak ini.

Flexing pejabat menjadi perhatian masyarakat saat ini. Di tengah lesunya ekonomi warga, diharapkan pejabat tidak secara berlebihan pamer kemewahan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah menunda penyelenggaraan acara seremonial yang terkesan mewah dan berlebihan.

Ia menilai, di tengah kondisi sosial yang sedang sensitif, pesta-pesta pejabat bisa memicu persepsi negatif dan berpotensi menjadi bahan provokasi.