Satgas MBG di Surabaya Resmi Dibentuk, Ketua Komisi A DPRD Tekankan Pentingnya Peran SPPG dan SPPI

Poin Penting : 

• Pemkot Surabaya resmi membentuk Satuan tugas (Satgas) pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Komisi A DPRD Surabaya mendukung adanya satgas tersebut
• Namun menekankan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Satuan Pelayanan Pengawasan Internal (SPPI) agar pelaksanaan di lapangan sesuai SOP

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Rentetan keracunan hingga belum optimalnya pelaksanaan progam Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius. 

Pemkot Surabaya bahkan resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program MBG.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meneken Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/195/436.1.2/2025. Sebenarnya Satgas MBG itu sudah diteken 20 Agustus 2025 lalu.

Satgas MBG tersebut bertugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Kota Surabaya. Termasuk menyusun rencana kerja.

Bahkan dalam pelaksanaannya setiap menu MBG juga harus menemui setandar. Yang tidak kalah penting adalah penyedia MBG atau vendor itu memiliki sertifikasi laik higiene.

Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi Bentuk Satgas MBG di Surabaya, Jalankan Arahan Presiden Prabowo

"Kami mendukung pembentukan Satgas MBG di Surabaya. Semua harus kompeten dan profesional karena menyangkut kesehatan anak seluruh Indonesia," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko, Selasa (30/9/2025).

Satgas MBG di Kota Pahlawan itu akan melibatkan akademisi, media, serta berbagai sektor masyarakat untuk memastikan program berjalan efektif.

Program MBG ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Namun Yona menekankan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Satuan Pelayanan Pengawasan Internal (SPPI) agar pelaksanaan di lapangan sesuai SOP.

Politisi Gerindra yang akrab di sapa Cak YeBe ini mengingatkan bahwa SPPI juga jangan tutup mata jika ada ketidaksesuaian atau indikasi pelanggaran.

Mereka harus berintegritas, independen, mampu mengatur distribusi logistik, mengawasi, sekaligus memberikan edukasi gizi agar anak-anak menerima makanan bergizi, aman, dan tepat waktu.

Pemkot perlu belajar dari berbagai persoalan layanan MBG di daerah lain. Yona mendorong agar pengawasan melibatkan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas serta tim psikologi dari perguruan tinggi maupun instansi terkait.

Baca juga: Evaluasi Program MBG, LK PBNU Usulkan Perjelas Istilah hingga Belajar dari Dapur Pesantren

“Puskesmas bisa memantau kesehatan siswa penerima MBG, sementara psikolog dapat memantau perkembangan mental dan psikologi murid," ucapnya.