Ganti Rugi SPBU Rajawali untuk Warga yang Motornya Brebet usai Isi Pertalite, Soroti Masalah Sidak

Sehingga diduga BBM Pertalite dalam botol tersebut dibawa dari luar SPBU.

“Kan itu kelihatan di CCTV, saya juga cek seharian enggak ada orang itu melakukan tap Pertalite di sini, jadi itu sampelnya dibawa dari luar,” kata Budi.

“Sewaktu saya tanya ‘belinya di mana?’ Orangnya juga enggak jawab,” imbuh dia.

“Terus setelah orangnya nunjukin botol itu ke Cak Ji (sapaan akrabnya), botolnya diambil lagi, terus orangnya langsung kabur, gajadi isi bensin disini,” tutur dia.

Baca juga: Tunjukkan Pertalite Campur Cairan Bening, Armuji Akui Dapat Botol dari Warga, Bantah Settingan

Menurut dia, ada dugaan dua zat cair dalam botol tersebut sengaja dibuat-buat.

“Dari visualnya kan airnya bening banget, jadi kayak dibuat-buat gitu, dibikin air terus dikasih Pertalite,” ujar Budi.

Sebab, lanjutnya, visual zat etanol juga berwarna putih keruh dan kental bukan bening seperti air.

“Kalau biasanya yang diperkirakan ada bahan campuran seperti etanol itu kan nanti yang tahu laboratorium. Tapi, bentuknya putih keruh dan kental,” ucap dia.

Menurut dia, setelah kejadian tersebut terdapat penurunan pembeli BBM Pertalite, meski tidak terlalu signifikan.

"Malah sekarang banyak masyarakat yang ngantri ya untuk beli Pertamax,” sebut dia.

Di sisi lain, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas turun melakukan pengujian pada BBM jenis pertalite di SPBU di Jawa Timur.

Hasilnya menunjukkan bahwa BBM sudah sesuai standar.

Koordinator Pengujian Aplikasi Produk Lemigas, Cahyo Setyo Widodo mengatakan, total ada 16 sampel yang diambil dari sejumlah terminal BBM, truk tangki dan SPBU di Jatim.

"Yang kami sampaikan tadi, posisinya on spec adalah sampel yang berada di situ, stok di SPBU. Itu kan yang bisa kami lakukan secara aturan," kata Cahyo di SPBU Jemursari, Surabaya, Jumat (31/10/2025).

Pengujian itu dilakukan sesuai aturan resmi standar dan mutu bahan bakar minyak jenis bensin RON 90, seperti yang tercantum di SK Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017.