Ekonom Unair: PR Khofifah Berat, Ada Ketimpangan Dibalik Klaim Pertumbuhan Ekonomi Jatim Pakde Karwo
Masa jabatan Soekarwo alias Pakde Karwo sebagai Gubernur Jawa TImur resmi berakhir selasa (12/2/2019) pekan depan.
Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Masa jabatan Soekarwo alias Pakde Karwo sebagai Gubernur Jawa Timur resmi berakhir selasa (12/2/2019) pekan depan.
Klaim pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (Jatim) di atas nasional dengan angka 5,45 persen, mendapat sorotan dari Ekonom Universitas Airlangga Surabaya Dr. Wasiaturrahma Se., M.Si.
Ia menyebutkan, dibalik angka pertumbuhan ekonomi yang diklaim sebagai hasil pencapaian kerja selama 10 tahun, terdapat ketimpangan ekonomi yang terjadi.
"Saya pernah melakukan riset dan melihat langsung kondisi di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur ternyata ketimpangannya luar biasa," kata Rahma sapaan akrabnya, saat ditemui TribunJatim.com di kediamannya Sidoarjo, Selasa (5/2/2019).
(Gelaran Imunisasi Rubela Jatim Berhasil, Pakde Karwo Minta Media Kampanyekan Hidup Sehat Bebas DBD)
Ia menerangkan, tingginya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim yang membuat posisi Jatim berada di atas rata-rata nasional, sebenarnya hanya ditopang tujuh kabupaten/kota saja.
Di antaranya, Surabaya, Gresik, Kediri, Banyuwangi, Jember, Malang dan Sidoarjo.
"Kalau dirinci ya hanya 7 kabupaten kota itu penyumbang PDRB terbesar di Jatim," lanjutnya.
Perempuan asal Guluk-Guluk Sumenep itu menjawab, 31 Kabupaten dan Kota sisanya ternyata memiliki pertumbuhan ekonomi kurang dari satu persen.
"Selama ini program Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environmeno sebenarnya tidak menyentuh level level bawah merata," tukasnya.
Menurut Rahma, hal itu disebabkan oleh ketidakmampuan Pemerintah Provinsi mengintegrasikan seluruh wilayah di Jatim, terutama wilayah yang tertinggal.
(Pakde Karwo Berharap Keuangan Daerah Tak Memicu Retaknya Hubungan Bupati/Wali Kota dengan Wakilnya)
Beberapa daerah di Jatim yang disebut sebagai wilayah tertinggal adalah kabupaten/kota yang ada di Pulau Madura, meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.
Ia mencatat, keempat kabupaten yang cuma berjarak 23 Kilometer dari Kantor Pemprov Jatim di Jalan Pahlawan No 110 Surabaya itu, ternyata memiliki pertumbuhan ekonomi terendah se-Jatim.
Bila dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Posisi terendah yang ditempati beberapa kabupaten/kota di Pulau Madura itu, bahkan berada dibawah Kabupaten Pacitan, Trenggalek dan Ponorogo.
"Madura adalah yang paling terendah, kecuali Sumenep karena punya gas dan minyak bumi," katanya.
(Pakde Karwo Berharap Keuangan Daerah Tak Memicu Retaknya Hubungan Bupati/Wali Kota dengan Wakilnya)
Penyebab lain dari adanya ketimpangan ekonomi Jatim di penghujung masa kepemimpinan Pakde Karwo.
Ditengarai akibat ketidakmampuan Pemprov Jatim memberikan penekanan pelaksanaan program-program strategis terhadap kepala daerah di wilayah-wilayah tersebut.
Pemimpin daerah memiliki peran strategis memajukan potensi dan aset yang ada di kabupaten/kotanya masing-masing.
Rahma mengambil contoh Kabupaten Banyuwangi, semenjak dipimpin Azwar Anas dengan pemikiran visioner mengembangkan aset pariwisata, akhirnya Banyuwangi mampu tumbuh mandiri.
"Artinya berkat kemampuan pemimpin daerahnya mengembangkan potensi mandiri, tanpa terlalu disupport pendanaan oleh Pemprov Jatim, daerah itu bisa berkembang," lugasnya.
Rahma menegaskan, gubernur harusnya mampu melakukan underpressure kepada pemerintah kabupaten/kota dibawahnya.
Agar mampu bergerak secara mandiri untuk memanfaatkan aset dan potensi yang ada di wilayah.
"Tapi jangan lupa harus disupplai dana, bisa pakai dana dekonsentrasi juga," katanya.
(Pakde Karwo Usul Data Center Indonesia Incorporate, Penyedia data yang Bisa Dipertanggungjawabkan)
Apa boleh buat, rabu (13/2/2019) pekan depan, tampuk kepemimpinan Gubernur Provinsi Jawa Timur akhirnya berganti.
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak akan resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024.
Detail perencanaan suksesi 99 hari kerja tampaknya telah dipersiapkan keduanya.
Rahma menawarkan tiga langkah penting yang bisa dilakukan Khofifah dan Emil, agar suksesi di awal menjabat sebagai Gubernur dan wakil Gubernur jatim berjalan baik.
Pertama. Komitmen mewujudkan Janji Selama Kampanye.
"Saya harap Bu Khofifah bisa memenuhi janjinya, terutama mendongkrak perkembangan daerah tertinggal," katanya.
Kedua. Melakukan Maping Wilayah Se-Jatim.
"Ya 38 daerah itu disisir semua, untuk melihat potensinya apa dan apa yang harus diprioritaskan," lanjutnya.
Ketiga. Mengintegrasikan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dibawahnya.
"Jangan lupa membuat kebijakan yang terintegrasi," ujarnya.
Ketiga langkah itu, jelas Rahma, adalah pekerjaan rumah (PR) Khofifah dan Emil untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di Jatim.
"Sepertinya PR itu berat sekali kerjakan di tahun 2019 hingga 2020," tandasnya.
(Segera Dilantik, Khofifah Siapkan Program 99 Hari Pertama Kerja Sebagai Gubernur Jatim)
