204 Wajib Pajak di Kota Malang Diperiksa Akibat Tunggak Pajak, Bisa Terancam Kurungan Penjara

9 Wajib Pajak BPHTB dengan tunggakan Rp 480 juta, serta

enam Wajib Pajak PBB Perkotaan dengan nilai tunggakan kisaran Rp 566 juta.

(Pemkot Blitar Siapkan Aplikasi Bayar Pajak Online, September Ini Mulai Digunakan)

Sebelumnya, pihak BP2D sudah intensif melakukan kegiatan yang bersifat persuasif selama lima tahun terakhir.

Baik itu dalam bentuk sosialisasi, giat penyadaran, peringatan tertulis, operasi gabungan, penyegelan, pematokan hingga. pemeriksaan rutin dilakukan.

“Karena tidak kunjung ada itikad baik untuk penyelesaian, kami berikan SKK kepada pihak kejaksaan selaku jaksa pengacara negara untuk proses penagihannya,” lanjut Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Pasalnya, tahun 2019 sudah dicanangkan sebagai tahun penegakan hukum.

Jadi jika masih saja bandel, maka Wajib Pajak nakal akan dipidanakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pria yang saat ini juga menjabat Plt Direktur PD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang itu berharap, dengan adanya sikap tegas ini maka bisa memberi efek jera kepada Wajib Pajak bandel.

“Agar menjadi shock therapy. Selain itu supaya kecurangan-kecurangannya tidak menular ke Wajib Pajak lainnya,” tandas Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya.

Ada berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membuat Wajib Pajak nakal jera.

(Satpol PP Kota Kediri Tertibkan Spanduk dan Banner Tanpa Izin dan Tidak Bayar Pajak)

Selain melakukan pidana dengan tuntutan kurungan ataupun denda, Wajib Pajak bisa saja dituntut dengan cara dikurung sampai dengan yang bersangkutan sanggup membayar pajak.

Upaya-upaya teknis tersebut mendapat dukungan dari Wali Kota Malang, Sutiaji.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah kota Malang itu menekankan supaya segenap awak BP2D jelang akhir triwulan III dan memasuki triwulan IV ini tetap bersemangat mengoptimalkan penagihan aktif kepada Wajib Pajak.

"Apalagi masalah pajak juga jadi perhatian aparat penegak hukum, jangan sampai karena keengganan membayar jadi bermasalah secara hukum," tandasnya.

Reporter: Surya/Rifky Edgar

(Kecamatan Batu Kota Batu paling Banyak Punya Warga Tidak Bayar Pajak)