Pilkada Surabaya 2020

Rotasi dan Mutasi Pejabat Jelang Pilkada, Bolehkah Dilakukan Pemkot? Ini Penjelasan Bawaslu Surabaya

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menilai rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan Pemkot Surabaya pada, Kamis (9/1/2020) tak melanggar ketentuan.

Rotasi dan Mutasi Pejabat Jelang Pilkada, Bolehkah Dilakukan Pemkot? Ini Penjelasan Bawaslu Surabaya
bobby Koloway/surya
Ketua baru Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar, ketika ditemui di Kantor Bawaslu Surabaya, Selasa (30/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menilai rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan Pemkot Surabaya pada, Kamis (9/1/2020) tak melanggar ketentuan.

Ketentuan itu, di mana Kepala Daerah dilarang merotasi pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon Pilkada atau per tanggal 8 Januari hingga 8 Juli 2020.

M Agil Akbar mengatakan, pihaknya sudah mempelajari SK Wali Kota perihal rotasi dan mutasi yang digelar Pemkot Surabaya itu.

"Tadi Bu Wali juga sudah menyampaikan bahwa SK rotasinya sebenarnya sudah dari tanggal 6 Januari," kata M Agil Akbar.

"Tadi surat mutasinya juga sudah saya minta, jadi intinya tidak ada masalah," tambah M Agil Akbar.

Tarif Kencan PSK Prostitusi Tersembunyi di Eks Lokalisasi Moroseneng Surabaya Rp 180 Ribu

Pembunuhan Sadis Pria Asal Sampang di Dalam Mobil Berlatar Kisah Selingkuh Istri Pelaku dan Korban

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini juga sudah menuturkan alasan baru digelarnya pelantikan hari ini.

"Bu Wali sudah menyampaikan, belum sempat melakukan pelantikan karena masalah cuaca, ada orang Surabaya yang meninggal kena pohon tumbang," tuturnya.

Dugaan Polisi Jika Pelaku Curanmor Honda Beat Ada 2 Orang, Sering Beraksi di Lowokwaru Malang

Curanmor di Kota Malang, Pelaku Lancar Utak-atik Lubang Kunci Motor, Honda Beat Raib di Parkiran

Sehingga dari hasil itulah, pihaknya menilai hal itu tak melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71, UU No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no 1 tahun 2015 yang mengatur pemilihan kepala daerah.

"Obyek formal yang kita awasi adalah SK itu," terang M Agil Akbar.

Diketahui, Pemkot Surabaya menggelar rotasi dan mutasi jabatan, Kamis (9/1/2020). 

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 77 pejabat dilantik langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Risma mengatakan, pelantikan tersebut molor dari jadwal, yang seharusnya 6 Januari, lantaran Surabaya dilanda cuaca ekstrem yang memaksanya turun langsung ke lapangan lebih ekstra. 

"Karena itu kemudian pelantikan ini menjadi molor,” kata Risma saat sambutan. 

Tiga Atap Kelas di MIN 1 Pasuruan Ambruk, Respons Kepsek: Kami Kosongkan Kelas Karena Plafon Retak

KRONOLOGI Ambruknya Tiga Atap Kelas di MIN 1 Pasuruan, Kepsek Sudah Curiga Sejak Dengar Suara Bruk

Penulis: Yusron Naufal Putra
Editor: Elma Gloria Stevani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved