Desak Pemerintah Jaga Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, DPRD Jatim Temui Mentan Minggu Depan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur rencananya akan bertemu dengan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) minggu depan, Senin (10/2/2020).

DPRD Jatim akan meminta Kementan mengkaji ulang keputusan mengurangi pupuk subsidi.

"Kami bersama pimpinan dewan sudah sepakat untuk mencari solusi bersama. Rencananya, kami akan menemui Menteri Pertanian," kata Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agung Mulyono kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (6/2/2020).

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya akan mendesak Kementerian Pertanian untuk membatalkan keputusan mengurangi pupuk subsidi di Jawa Timur.

"Seharusnya, jangan dikurangi, namun justru ditingkatkan," tegasnya.

Berkaca dari musim tanam sebelumnya, politisi asal Banyuwangi ini menyebut, bahwa pasokan pupuk seringkali kurang.

Sehingga, dengan adanya pengurangan pupuk subsidi, pihaknya khawatir pupuk akan semakin langka.

"Pasokan normal saja masih kurang. Apalagi, sekarang dikurangi," tegas mantan Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.

Kelangkaan pupuk ditakutkan akan membuat dampak sistematik.

Mulai dari kemungkinan merosotnya hasil pertanian hingga potensi kenaikan harga pangan.

• Kenaikan Tunjangan Dewan DPRD Jatim Ditarget Berlaku Mulai Maret 2020

• Begini Kondisi Mahasiswa Asal Pamekasan dari Wuhan dan Xianning Setelah Dikarantina di Natuna

• Arema FC Ditahan Imbang Tim PON Jatim, Hendro Siswanto Sebut Skuatnya Cuma Butuh Kekompakan Bermain

• Cara Cerdas Risma Atasi Fenomena Gangster Bawa Samurai hingga Gergaji yang Resahkan Warga Surabaya

• Kamar Kos Rp 30 Ribu per Jam di Tulungagung, Pemilik Sewakan Tempat untuk Pasangan Bukan Suami Istri

Apalagi, Jawa Timur selama ini dikenal sebagai produsen beras nasional.

"Paling riskan, kita tahu di Jatim adalah lumbung padi," katanya.

"Artinya, selain dalam provinsi, kita juga men-suplay luar Jawa Timur. Sehingga, kalau produksi menurun, maka pasokan untuk kebutuhan nasional bisa terpengaruh," jelasnya.

Apabila dalam konsultasi dengan Menteri Pertanian tersebut menemui jalan buntu, pihaknya berharap Pemprov Jatim memiliki solusi lain.

Di antaranya, dengan menyiapkan anggaran untuk membeli pupuk non-subsidi dari pihak swasta untuk dijual kembali ke petani dengan harga terjangkau.

Sekalipun demikian, politisi Demokrat ini sanksi jika pos APBD Jatim sanggup menopang beban biaya tersebut.

"Ini menjadi solusi terakhir. Kita tahu, risiko membeli pupuk dari swasta membutuhkan biaya yang cukup tinggi," terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya masih akan fokus untuk mendesak pemerintah pusat mengkaji hal tersebut.

"Bagi petani, pupuk menjadi kebutuhan pokok. Pemerintah harus hadir," tegasnya.

• Valentino Rossi dan Maverick Vinales Sapa Penggemar Indonesia, Yamaha: Momen Bahagia Tak Terlupakan

• Tanggapi Bullying Siswa SMPN 16 Malang, Khofifah Minta Fungsi Konseling di Sekolah Dimaksimalkan

• Pria 52 Tahun Ditemukan Tewas di Kamarnya, Awalnya Ngorok dan Mendadak Stop karena Serangan Jantung

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah.

"Kami minta Mentan mereview Permentan no 1 tahun 2020. Jatah pupuk untuk Jatim harus dikembalikan seperti tahun sebelumnya," tegas Anik Maslachah yang juga politisi PKB dikonfirmasi terpisah.

Untuk diketahui, Permentan No 1 tahun 2020 memuat keputusan mengurangi pupuk subsidi.

Di Jawa Timur, pengurangan pupuk subsidi disebut mencapai 51 persen.

Perbadingan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsdi dengan non-subsidi pun cukup jauh.

Misalnya, dalam Permentan No 01 Tahun 2020 ini menyebutkan pupuk Urea Subsidi seharga Rp1.800 perkilonya. Sedangkan HET pupuk urea non subsidi di pasaran bisa mencapai Rp 5 ribu per kilo.

Penulis: Bobby Constantine Koloway

Editor: Elma Gloria Stevani