Banyak Jabatan Kosong, Sekdaprov Jatim Sebut Pemprov Akan Segera Lakukan Mutasi dan Rotasi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera melakukan pengisian jabatan kosong. Targetnya pengisian jabatan akan segera dilakukan jelang akhir tahun.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh Sekdaprov Jawa Timur, Heru Tjahjono, Kamis (6/11/2020).

Ia menuturkan, proses pengisian jabatan akan segera dilakukan karena sudah menjelang akhir tahun anggaran tahun 2020.

"Jadi sekarang kami menunggu arahan ibu gubernur untuk memproses pengisian jabatan. Yang pasti sebelum tahun anggaran baru sudah rampung, secepatnya," kata Heru Tjahjono.

Sebagaimana diketahui, saat ini setidaknya belasan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Timur kosong.

Kekosongan jabatan tersebut sudah berlangsung lebih dari enam bulan.

Sebut saja Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, posisi ini sudah kosong lebih dari tujuh bulan. Kekosongan jabatan itu kini diisi oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas. Padahal seharusnya seorang plt hanya boleh menjabat dengan kurun waktu maksimal enam bulan.

Baca juga: Sebelum Pilih Anwar Sadad Pimpin Gerindra Jawa Timur, Prabowo Subianto Minta Masukan Alim Ulama

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, Gubernur Khofifah Tegaskan Netral: Tidak Memihak Calon Daerah Manapun

Setelah enam bulan, maka seharusnya sudah bisa ditentukan pejabat definitif baik melalui rotasi, mutasi atau seleksi terbuka.

Tidak hanya itu, hingga bulan November ini, pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur juga banyak yang purnatugas.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, tercatat ada sepuluh kepala OPD memasuki masa pensiun.

Mulai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr Diah Susilowati yang pensiun mulai Maret 2020, Wadir Penunjang Pendidikan dan Penelitian dr Dita Artiningtyas, Kepala Dinas Kehutanan Dewi J Putriatni, Kepala Bakorwil Madiun Dr Gatot Gunarso, Kepala Dinas PU Bina Marga Gatot Sulistyo.

Baca juga: Gubernur Khofifah Telah Tindaklanjuti Rekomendasi KASN dengan Beri Sanksi ASN Tak Netral di Pilkada

Baca juga: Tingkatkan Lulusan SMK, 300 SMK Jawa Timur Dapat Pelatihan Vokasi dari Sektor Industri

Tak hahya itu, pejabat Pemprov Jawa Timur yang juga pensiun adalah Kepala BPBD Jawa Timur Suban Wahyudiono, Kepala Badan Pendapatan Daerah Boedi Prijo Soeprajitno, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Abdul Hamid, Direktur RSU Haji Dr drg Sri Agustina Ariandani dan Direktur RSUD dr Soedono dr Bangun Trapsila Purwaka.

Tak henti di sana, selain karena pensiun, sejumlah jabatan kosong juga disebabkan pejabat Pemprov Jawa Timur karena sebab lain. Seperti Kepala Bappeda Jawa Timur meninggal dunia, Kepala Dinas ESDM dan Kepala Bakorwil Pamekasan mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkada.

Baca juga: Disperindag Jatim Gelar Youth Entrepreneurs, Beber Industri Digital Potensial Winner di Masa Pandemi

Baca juga: Gubernur Khofifah Naikkan UMP Jatim 5,65 Persen, Diklaim Paling Tinggi di Indonesia

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Nurkholis menjelaskan, pelaksanaan rotasi dan mutasi telah mendapat izin KASN. Karena itu, prosesnya akan lebih cepat setelah ada arahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Sudah ada. Jadi harus rotasi atau mutasi dilakukan terlebih dulu. Nah kemudian baru dilelang jabatan untuk mengisi jabatan yang ditinggal pensiun atau mundur,” tegas Kholis.

Editor: Dwi Prastika