Tanggapi Isu Kudeta Partai Demokrat, Wali Kota Malang: Kudeta Itu Tidak Memiliki Etika
Menanggapi soal isu kudeta Partai Demokrat, Wali Kota Malang Sutiaji: Kudeta itu tidak memiliki etika.
Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Reporter: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Wali Kota Malang, Sutiaji menanggapi isu kudeta yang kini sedang dihadapi oleh Partai Demokrat.
Pria yang juga politisi Partai Demokrat itu menilai, yang namanya kudeta itu berarti tidak memiliki etika politik.
Hal tersebut dia sampaikan, seusai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada gerakan untuk mengambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat pada Senin (1/2/2021) kemarin.
"Saya kader Demokrat. Jadi terlepas dari benar atau tidak, bentuk yang namanya kudeta, urusan rumah tangga orang lain dicampuri, itu kan berarti sudah keluar dari etika," ucapnya.
Sutiaji mengatakan, dirinya mengetahui isu kudeta tersebut dari media sosial.
Baca juga: Kemelut Soal Kudeta Partai Demokrat, Didik Mukrianto: Kami Amankan Hasil Kongres dari Ancaman
Baca juga: AHY Ungkap Rencana Kudeta Terhadap Partainya, Demokrat Jatim: Kami Sudah Ikrar Setia kepada Ketum
Bahkan, mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, kata Sutiaji, sudah pernah memberikan peringatan akan isu kudeta, sebelum AHY melakukan konferensi pers.
"Saya tahunya dari Twitter. Hidup bertata negara jadi ya namanya etika, kemanusiaan, politik, kehidupan seharusnya memberikan contoh. Apalagi para elit di sana harus memberikan contoh baik bagi masyarakat bawah," ucapnya.
Dia menambahkan, sebagai negara yang berketuhanan harus memiliki etika. Hal ini berbeda dengan negara yang tidak memiliki dasar ketuhanan.
Di mana yang kuat akan menindas yang lemah seperti hukum rimba.
Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19 di Perkantoran, Forkopimda Kota Malang Sidak Kantor Instansi dan Restoran
Baca juga: Tanggapi Masuknya Emil Dardak Jadi Kandidat Ketua DPD Demokrat Jatim, PPP: Wagub Idealnya Non Partai
"Setiap perilaku kita pasti diawasi oleh Tuhan, itu bedanya negara yang mempunyai dasar negara ketuhanan," ujarnya.
"Sebagai warga negara pun istilahnya ini rumah tangga orang lain, kemudian ada campur tangan orang lain itu tidak etis. Tujuannya ini bukan politis, tapi etika," tandasnya.
