Breaking News:

Pilkada Surabaya

Tim Hukum Eri-Armuji Patahkan Dalil Machfud-Mujiaman di Sidang Mahkamah Konstitusi: Penuh Prasangka

Tim Hukum Eri-Armuji mematahkan dalil Machfud-Mujiaman di sidang sengketa Pilkada Surabaya 2020 di Mahkamah Konstitusi. Sebut penuh prasangka.

TRIBUNJATIM.COM/BOBBY CONSTANTINE
Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Adi Sutarwijono bersama Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji di Surabaya, 2020. 

Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tim advokasi pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji menilai, gugatan sengketa Pilkada Surabaya 2020 yang dilayangkan paslon Machfud Arifin-Mujiaman ke Mahkamah Konstitusi (MK) banyak dipenuhi dengan prasangka tanpa bukti. Bahkan menjurus ke fitnah.

Satu per satu dalil Machfud Arifin-Mujiaman pun dijawab oleh kubu Eri-Armuji yang dalam perkara ini bertindak sebagai pihak terkait, Selasa (2/2/2021).

Mereka juga menyertakan alat bukti. 

”Permohonan Machfud-Mujiaman hanya berisikan narasi yang dipenuhi prasangka, asumsi tanpa bukti, dan bahkan sebagian menjurus ke fitnah,” ujar Tim Advokasi Eri-Armuji, Arif Budi Santoso saat dihubungi di Surabaya, Rabu (3/2/2021).

Arif mencontohkan dalil dari Machfud-Mujiaman yang menuding Eri-Armuji mendompleng dan menggunakan bansos dari Kementerian Sosial untuk pemenangannya.

KPU dan Bawaslu Surabaya Pastikan Seluruh Tahapan Pilkada di Kota Pahlawan Berjalan Sesuai Regulasi

Pendukung Ipuk Fiestindani-Sugirah Yakin MK Mentahkan Gugatan Yusuf-Riza di Pilkada Banyuwangi

”Itu semua tuduhan tidak berdasar,” ujarnya.

”Pemohon malah bercerita dan bukan mendalilkan secara hukum bahwa Wali Kota Tri Rismaharini berkirim surat kepada Mensos dengan undangan bertanggal 5 Oktober 2020 untuk menghadiri koordinasi PKH dan bansos di Rumah Dinas Wali Kota. Oleh Machfud-Mujiaman, acara itu dituding dihadiri oleh Eri-Armuji,” ujarnya.

Padahal, lanjut Arif, faktanya, baik Eri Cahyadi dan Armuji tidak pernah mengikuti dan menghadiri acara tersebut.

”Jelas, dalil mereka bukan saja tidak akurat, tetapi sudah mengarah pada fitnah,” tegas Arif.

19 Korban Bom Surabaya Terima Kompensasi, Gubernur Khofifah Gratiskan Pengobatan Hingga Sembuh

Progres Vaksinasi di Jawa Timur, Sudah 22.770 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19

Arif menambahkan, ada lagi contoh tudingan Machfud-Mujiaman yang asal menuduh. Seperti Mendagri Tito Karnavian disebut telah memberikan teguran kepada Wali Kota Tri Rismaharini untuk menertibkan aparatur sipil negara Pemkot Surabaya, yang terbukti berpihak (tidak netral) dalam penyelenggaraan Pilkada.

Pada faktanya, teguran dari Mendagri Tito Karnavian sama sekali tidak terkait dengan Pilkada Surabaya. Melainkan, berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, Afghani Wardana karena terlibat dalam pemenangan salah satu paslon dalam Pilkada di Pacitan.

”Dalil itu sangat tidak benar, dan seringkali asal tuduh dalam membuat dalil hukum. Dengan demikian, dalil bahwa ASN tidak netral itu salah sasaran atau salah objek (error in objecta) dan karena itu harus dinyatakan tidak terbukti,” tegas Arif.

Tim Eri-Armuji pun optimistis MK akan menolak seluruh gugatan. Lanjut atau tidaknya perkara ini ke sidang lanjutan (pembuktian) akan disampaikan pada 15-16 Februari 2021 mendatang.

Curah Hujan Tinggi, Lima Desa di Rejotangan Tulungagung Dilanda Banjir Kiriman Wilayah Pegunungan

Status Penyebaran Covid-19 di Kota Blitar Jadi Zona Oranye, Masyarakat Diimbau Tetap Disiplin Prokes

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved