Breaking News:

BPJAMSOSTEK Sosialisasikan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Pertahankan Hidup Layak Buruh

Untuk mempertahankan kehidupan layak bagi buruh, BPJAMSOSTEK sosialisasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada peserta dan perusahaan.

TribunJatim.com/istimewa
Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian (kanan) ketika mensosialisasikan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada perusahaan dan peserta. 

TRIBUNJATIM.COM - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK gencar mengenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) kepada perusahaan dan peserta.

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian mengatakan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program kelima dari BPJAMSOSTEK setelah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).

Ketentuan yang dimaksud adalah program terbaru dalam BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah tertuang dan disahkan ke dalam Peraturan Pemerintah / PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujarnya, dalam siaran tertulis ke TribunJatim.com, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: BPJAMSOSTEK Siap Fasilitasi Perlindungan Pegawai Non ASN Kementerian Agama

Menurut Deny Yusyulian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi resiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Peserta program JKP harus memenuhi persyaratan, Warga Negara Indonesia (WNI), usia belum mencapai 54 tahun, mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baik PKWTT maupun PKWT, peserta pada perusahaan skala menengah dan besar terdaftar lima program, yakni JKK, JKM, JHT, JP dan JKN. Sedangkan peserta pada perusahaan skala kecil dan mikro terdaftar empat program, baik JKK, JKM, JHT maupun JKN.

Iuran program JKP sebesar 0,46% yang terdiri dari subsidi iuran pemerintah 0,22% dan Rekompisi iuran Program JKK 0,14 % dan JKM 0,10%. Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta.

“Manfaat yang diterima oleh pekerja nantinya dalam bentuk pelatihan kerja, akses informasi pasar kerja dan uang tunai," jelasnya.

Baca juga: Keberadaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Dorong BPJAMSOSTEK Percepat Lindungi Pekerja di Jawa Timur

Kewenangan pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan manfaat uang tunai diberikan paling banyak enam bulan, yaitu 45% dari upah 3 bulan pertama dan 25% upah 3 bulan berikutnya.

Ditambahkan, program JKP ini bisa didapatkan oleh tenaga kerja peserta BPJAMSOSTEK yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan syarat sudah membayar iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan dimana enam bulan dibayar berturut-turut, periode pengajuan sejak dinyatakan PHK sampai dengan tiga bulan sejak di PHK.

Halaman
12
Editor: Ndaru Wijayanto
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved