Keterlibatan Masyarakat Jadi Kunci, Pemilih Didorong untuk Turut Awasi Pemilu 2024

Sementara itu Akademisi dari UTM, Fauzin menjelaskan, pihaknya mengamati dari dua kali pemilu sebelumnya selalu terdapat kenaikan temuan yang dilakukan Bawaslu.

Secara nasional, pada Pemilu 2014, Bawaslu dalam laporannya menyebut terdapat 5.000 lebih temuan pelanggaran. 

Lalu, pada Pemilu 2019, Bawaslu memiliki temuan dengan angka hingga 15 ribu sekian. Hal tersebut sebagai gambaran mengenai kinerja Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

"Secara normatif Bawaslu itu kan secara garis besar kerjanya dua. Pertama, melakukan pencegahan, kemudian yang kedua adalah penindakan," urainya. 

Fauzin berpandangan, pengawasan di setiap tahapan pemilu harus dilakukan lantaran potensi kecurangan maupun pelanggaran bisa saja terjadi.

Dia mengatakan, penyelenggara perlu terus mendorong agar partisipasi masyarakat salah satunya sebagai pengawas terus dilakukan. Semua didorong tidak saja jadi pemilih, namun juga pemantau. 

Hal itu dinilai penting lantaran besarnya jumlahnya wilayah sekaligus besarnya jumlah DPT di Jawa Timur.

"Tentu, penyelenggara pemilu harus mendorong itu, tentu dengan memberikan pendidikan bagi pemilih yang cukup memadai. Agar mereka tumbuh kesadaran untuk peduli," tambahnya. 

Di sisi lain, sosialisasi perlu terus dilakukan. Apalagi, dia menilai antusiasme masyarakat terhadap pemilu belum begitu tampak, sehingga perlu terus digenjot.

Fauzin mengutip hasil salah satu lembaga survei periode Juli 2023, bahwa tingkat partisipasi baru di angka sekitar 63 persen. 

Angka itu didapat dari pertanyaan apakah akan berangkat ke TPS untuk mencoblos pada 14 Februari 2024.

"Sehingga seluruh pihak perlu kerja yang serius lagi. Agar sosialisasi terus ditingkatkan, sehingga kesadaran bahwa satu suarapun akan menjadi penentu," tandasnya.