Antisipasi Penimbunan Beras, Pemkot Surabaya Kerjasama dengan Kepolisian hingga Kejaksaan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya mengantisipasi penimbunan beras oleh pedagang. Mengingat, saat ini pemerintah telah menggerojok stok beras ke sejumlah pasar di Kota Pahlawan.

Di antara upayanya, Pemkot berkolaborasi dengan kejaksaan hingga kepolisian. Bersama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya, mereka berkolaborasi untuk menyosialisasikan larangan menimbun beras.

Menyasar 100 perwakilan pedagang pasar di seluruh Kota Surabaya, acara ini juga menghadirkan narasumber yang tergabung di dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Di antaranya ada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, serta perwakilan Bulog Surabaya Utara.

Acara ini turut dihadiri perwakilan kepolisian hingga Kejaksaan. Di antaranya Kasubsi A Bidang Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Kota Surabaya Tomy Herlix, Jaksa Pengacara Negara Kejari Kota Surabaya Teddy Isadiansyah, dan Kanit Ekonomi Satreskrim Polrestabes Kota Surabaya AKP Johnson Sianturi.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Surya Agus Priyo mengatakan, pedagang dilarang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketentuan pemerintah pusat. "Sosialisasi ini untuk menyampaikan larangan menjual beras tidak tepat sasaran," kata Agus Priyo.

Baca juga: Harga Tak Kunjung Turun, Puluhan Ton Beras Digelontorkan Pemkab Trenggalek Lewat Operasi Pasar

Pemerintah melalui Bulog telah menyuplai beras kemasan 1 kilogram melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Harapannya, startegi ini bisa tepat sasaran. "Pedagang juga kami minta untuk tidak menjual kepada pedagang yang lain," ujarnya.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Dewi Wahyu Wardani mengungkapkan, bahaya penimbunan beras oleh masyarakat. Apabila tak diantisipasi, ini bisa berpengaruh pada harga hingga laju inflasi di Kota Surabaya.

Karenanya, ada sejumlah sanksi yang diberikan kepada para pelaku penimbunan ini. "Kejaksaan dan kepolisian juga menjelaskan konsekuensinya ketika ada pedagang yang melakukan penimbunan. Jangan sampai pedagang melakukannya," kata Dewi.

Pimpinan Cabang Bulog Surabaya Utara Mara Kamin Siregar mengungkapkan, harga beras SPHP di gudang Bulog saat ini ada di harga Rp9.950. Sedangkan HET beras medium dari Bulog saat ini ada di harga Rp10.900 per kilogram.

Baca juga: Siasati Tingginya Harga Beras, Pengrajin Krupuk Lempeng di Magetan Perkecil Ukuran

"Kita berharap teman-teman (pedagang) lebih amanah menjual beras itu sesuai dengan ketentuan HET. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan beras medium itu," harapnya.

Mara memastikan ketersediaan beras Bulog masih cukup aman. Bila ada pasar yang membutuhkan suplai beras, dirinya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemkot Surabaya dan PD Pasar Surya terkait penyalurannya.

"Insya allah aman, kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Mungkin ada tambahan untuk pasar binaan pemkot yang di luar pencatatan inflasi nanti akan kita tambah lagi, stok beras Bulog saat ini total kurang lebih ada 100.000 ton dan dipastikan aman hingga akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya menggulirkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menekan harga bulan ini. Berlangsung di sejumlah pasar, Pemkot Surabaya menggelontorkan total 8 ton beras medium kepada masyarakat.

Sementara itu, harga beras medium di sejumlah pasar di Surabaya telah turun di angka Rp11.100 perkilogrammya (hingga 21/9/2023). Harga tersebut menurun dari yang sebelumnya di angka Rp12.600 perkilogrammya (pada Selasa, 12/9/2023).

Harga bahan pokok yang sempat melonjak tersebut ikut berdampak pada tingkat inflasi di Surabaya sejak Agustus lalu. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi month to month (m-to-m) kota Surabaya pada Agustus mencapai 0,14 persen sekalipun, angka ini menurun tipis dibanding Juli 2023 (0,15 persen)