Pro dan Kontra Pedagang di Malang Terkait Rencana Pembangunan Pasar Terpadu di Arjowinangun

"Jadi kalau pindah, saya harus memulai dari nol lagi," katanya.

Berbeda hal jika ada penertiban terhadap pedagang kaki lima di kawasan Pasar Kedungkandang.

Para pedagang kaki lima berjualan mulai pukul 01.00 WIB hingga sekitar 06.00 WIB pagi.

Mereka harus bergegas membereskan tempat dagangan begitu pagi datang. Hal itu dilakukan karena banyak pedagang berjualan di sekitar jalan raya.

"Kami sudah punya pelanggan. Katakanlah ingin beli di sini dengan nilai Rp 20 ribu. Ketika kami pindah, mereka juga akan berpikir untuk apa jauh-jauh beli karena ada ongkos perjalanan," katanya.

Pasar Kedungkandang tidak mendapat sentuhan renovasi total. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan hanya membangun sebuah atap setinggi sekitar 4 meter. Dikatakan Untung, bangunan tersebut tidak berfungsi dengan baik selama ini.

"Itu hanya menjadi tempat main catur, sepak bola, kalau ada kegiatan panggung juga bisa di situ. Jadi, harusnya bagaimana pedagang bisa ramai pembeli," katanya.

Kepala Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi telah menyadari munculnya potensi pendapat yang pro dan kontra mengenai rencana pembangunan pasar terpadu.

Ia berkeyakinan, rencana pembangunan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, terutama pedagang. Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah melarang warganya untuk berdagang.

“Yang dilarang adalah tempat berdagangnya. Usaha macam apa boleh, tapi tempatnya harus diatur. Yang jelas tujuan pembangunan itu untuk rakyat, untuk meningkatkan perekonomian, pendapatan per kapita masyarakat. Tujuannya baik,” katanya.

Pasar terpadu juga digadang-gadang akan menjadi magnet ekonomi baru di Kota Malang bagian timur.

Bahkan Eko menyatakan, akan menggeser pusat ekonomi dan perdagangan ke Kota Malang bagian timur.

“Konsepnya nanti ada pasar rakyat tapi bangunan modern. Pusat bongkar muat barang, pusat distribusi barang yang nantinya di sana akan berkumpul barang-barang dari Kabupaten Malang, Lumajang, Blitar, Probolinggo dan sebagainya. Bongkar muat di sana, terkait barang dagangan kami pusatkan ke sana,” ujarnya.

Pasar terpadu tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 10 hektare dan dapat menampung hingga 2.000 pedagang dari Pasar Kebalen, Gadang, dan Kedungkandang.

Eko juga mengatakan, pemerintah memiliki kepentingan untuk memecah kemacetan dan titik keramaian.

Pemindahan pedagang ke pasar terpadu tersebut dinilai bisa memecah kemacetan di jalanan yang selama ini menjadi tempat aktivitas jual beli.