Kapolda Jatim Beri Wejangan Para Kapolres untuk Maksimal Amankan Pemilu 2024, Tekankan Parameter Ini

Ada beberapa hal yang perlu diantisipasi pada tahun ini, konflik rekam jejak digital dikeluarkan untuk kepentingan kelompok. 

Negative campaign, memviralkan rekam jejak untuk pembunuhan karakter, konflik perguruan silat yang rawan ditunggangi dan juga konflik buruh

Berbagai tantangan diharapkan tidak memperlemah upaya dalam penyelenggaraan pemilu. 

Oleh karenanya, lanjut Toni, perlu disiapkan segala sesuatu mekanisme pengamanannya secara matang, terencana dan pasti terukur dengan baik.

Wilayah Jatim yang sangat luas dengan kondisi geografis beragam. Tentunya memiliki berbagai macam kerawanan. Sehingga tentunya akan mempersulit pendistribusian logistik pemilu.

Sekadar diketahui, dikutip dari Kompas.com, Pemilu 2024 bakal digelar pada 14 Februari 2024, termasuk pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Oleh karena itu, 12 wilayah provinsi dipetakan oleh Mabes Polri sebagai kawasan rawan selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Kabag Anev Robinops Sops Polri Kombes Pol Muhammad Firman mengatakan, penentuan wilayah prioritas ini dilakukan Polri berdasarkan tingkat kerawanan gangguan pada Pemilu 2024

Informasi tersebut disampaikannya dalam Dialog Publik dengan tema 'Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju' di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

"Yang mana ada 12 polda merupakan prioritas pertama, prioritas pertama merupakan prioritas yaang sangat rawan," ujar Firman. 

Adapun 12 polda yang masuk katagori prioritas satu adalah wilayah hukum Polda Jawa Timur (Jatim), Aceh, Sulawesi Tenggara (Sultra), Maluku.

Kemudian, Kalimantan Barat (Kalbar), Bali, Jawa Tengah (Jateng), Metro Jaya, Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat (Jabar), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua.

Sementara itu, Firman menyebut ada 22 wilayah polda lainnya masuk katagori prioritas dua.

"Ada 22 polda masuk prioritas dua merupakan polda yang rawan," katanya. 

Firman menambahkan, dalam rangka mengamanakan Pemilu Serentak 2024, Polri menggelar Operasi Mantap Brata.

Dalam operasi itu akan diturunkan sebanyak 434.197 personel dari tingkat Mabes Polri maupun polda untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024.

Tujuan operasi untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Menurut dia, operasi ini juga akan resmi bekerja mulai 17 Oktober 2023, dengan dipimpin oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran.

"Operasi mantap brata digelar di 34 polda yang dibagi kepada prioritas satu dan prioritas dua," kata Firman.