Jokowi Bakal Tambah Anggaran Riset Perguruan Tinggi Mulai 2024 ini: Mengejar Ketinggalan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sulvi Sofiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Presiden Joko Widodo berencana menambah anggaran pendidikan untuk memperkuat riset dan mengejar rasio penduduk Indonesia berpendidikan S2 dan S3 yang masih sangat rendah.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat membuka Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Senin (15/1/2024).

Ia mengatakan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 di Indonesia di angka 0,4 persen. Sementara negara tetangga sudah 2,43 persen, adapun negara maju sudah 9,8 persen. 

"Ini jauh sekali. Saya minggu ini rapat dan mengambil kebijakan untuk mengejar ketinggalan. Tidak tau anggaran dari mana, tapi kita carikan agar S2, S3 usia produktif bisa naik drastis. Karena ini kejauhan sekali," ujarnya.

Untuk riset, Jokowi akan memerintahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang kebutuhan riset guna menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada .

Baca juga: Hadiri Forum Rektor Indonesia, Jokowi Soroti IPTEK dan Inovasi Optimal untuk Wujudkan SDM Unggul

"Yang paling penting kuncinya ada di perguruan tinggi bukan di BRIN. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestrator boleh BRIN tapi perguruan tinggi peran untuk riset dan developmen-nya harus diperkuat,"ujarnya.

Artinya, anggaran untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan diperbesar mulai tahun ini.

"Nanti kan ganti presiden. Dimulai dulu yang gede, jadi presiden akan datang mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, 02 atau 03 tapi dimulai dulu," katanya.

Jokowi menilai tidak mungkin presiden selanjutnya akan memotong anggaran pendidikan. Karena peluang ke depan Indonesia membutuhkan teknologi smart farming, butuh teknologi bio energi, fast computing, fast analys yang harus segera kita siapkan.

Menurut Jokowi dalam peradaban sebuah negara kita diberi sekali peluang untuk menjadi negara maju, yakni saat diberi bonus demografi. 

Baca juga: Prabowo Singgung Pemimpin yang Tak Omon-omon saat Pidato Politik, Ini Arti Kata Omon-omon Sebenarnya

"Begitu kita tidak bisa memanfaatkan itu seperti negara Amerika Latin di tahun 1950 hingga 1960 diberikan peluang tidak bisa memanfaatkan akhirnya sampai saat ini masih jadi negara berkembang, malah turun jadi negara miskin karena tidak memanfaatkan peluang yang diberikan. Dan terjebak middle income trap," katanya.

Karena itu, lanjut Jokowi, peran perguruan tinggi harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi harus terus diperbaiki berdasarkan QS world.

"Yang rangkingnya 200 ke atas masih kecil sekali. Inilah pekerjaan besar. Meskipun sudah disampaikan oleh Profesor Mohammad Nasih keluhan yang ada. Saya senang blak blakan seperti itu. Tapi sudah saya catat dan akan kami bicarakan," ujarnya.

Dirinya memahami bahwa semua upaya itu butuh biaya di tengah fiskal negara. Menurutnya SDM adalah kunci. Untuk itu pembiayaan harus diupayakan bukan hanya APBN ABPD tapi juga dana abadi. Termasuk menghubungkan dengan industri.

"APBN untuk pendidikan 2009-2024 mendapat Rp 6.400 triliun. Dana abadi LPDP, saat dibuka Rp 1 triliun di 2023 mencapai Rp139 triliun. Jumlah penerima beasiswa meningkat 7 kali lipat. Tapi masih jauh dan kurang. Perlu ditingkatkan 5 kali lipat," ucapnya.

Kepala negara pun mengajak perguruan tinggi menguatkan kolaborasi dan sinergi melahirkan solusi untuk kemajuan negara Indonesia.

Ketua FRI periode 2022–2023, Prof. Dr. Mohammad Nasih SE., MT., Ak., mengapresiasi dukungan pemerintah terkait anggaran perguruan tinggi utamanya untuk riset. Sesuai arahan Presiden Jokowi, FRI akan terus mendorong peningkatan kualitas SDM dan menjawab berbagai tantangan Indonesia.
 
“IPM kita masih 73 dan kita berharap 2024 ada di angkat 83 untuk menjadi negara maju. Angka rata-rata sekolah kita di angka 9 atau 9 tahun sementara negara maju sudah 13 tahun. Skor PISA kita masih rendah, riset apalagi. Banyak yang perlu dinaikan dan itu perlu investasi karena berkaitan langsung dengan kualitas SDM kita,” ucapnya.