Diduga Tak Netral saat Pemilu, 10 Kades di Sidoarjo Diperiksa Bawaslu Terkait Video 13 Detik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Bawaslu Sidoarjo mulai memintai keterangan sejumlah kepala desa (Kades) di Kecamatan Buduran, Sidoarjo yang diduga tidak netral dalam Pemilu 2024 lalu.

Terhitung ada 10 orang kades di Buduran diklarifikasi di Kantor Bawaslu Sidoarjo, Jumat (16/2/2024).

Mereka antara lain, Kades Banjarsari M Nidlomudin, Kades Dukuhtengah Chusnul Arafiq, Kades Pagerwojo Mulyanto, Kades Sawohan Nurul Muntafatik, Kades Damarsi Miftkhul Anwarudin.

Ada juga Kades Sidokerto Ali Nasikin, Kades Siwalanpanji Achmad Choiron, Kades Kemantren Erni Filliwati, Kades Prasung M Syafii, dan Kades Buduran M Arifin.

Sedangkan Kades Wadungasih tidak memenuhi panggilan Bawaslu Sidoarjo, sementara Kades Entalsewu sudah menjalani pemeriksaan sehari sebelumnya. 

Para kades itu datang ke kantor Bawaslu sekira pukul 13.30 WIB.

Mereka menjalani pemeriksaan atau dimintai klarifikasi sekira dua jam. Yakni klarifikasi terkait video 13 detik yang viral karena berisi dukungan 12 Kades tersebut kepada salah satu calon presiden. 

Baca juga: REAL COUNT TPS Pilpres 2024 - Prabowo Menang Telak di TPS Gus Muhdlor, Anies-Cak Imin Hanya 41 Suara

Baca juga: Marshel Widianto Ditegur Mayor Teddy saat Selfie Bareng Gibran, Aksi Ajudan Prabowo Disoroti

“Tadi ditanya seputar video itu, kami menjawab video itu dibuat usai arisan rutin yang selalu dilaksanakan oleh kades se-Kecamatan Buduran,” kata Kades Damarsi Miftakhul Anwarudin sebelum meninggalkan Kantor Bawaslu Sidoarjo.

Menurut dia, video deklarasi berdurasi 13 detik itu dibuat pada hari Senin 29 Januari 2024 di rumah makan Pamor Desa Siwalanpanji.

Ditanya tentang keterkaitan video itu dengan kecocokan tema dengan deklarasi santri nderek kiai yang dikomandoi langsung oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Kades Udin mengaku tidak tahu.

“Video itu membuatnya spontan. Itu hanya untuk kenang-kenangan karena ada delapan kades di Kecamatan Buduran yang akan purna tugas,” dalihnya.

Menurut Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha, pemeriksaan kali ini ini fokus pada kegiatan deklarasi tersebut. Apa benar atau tidak. Tempatnya dimana dan apa ada ucapan yang mengarah pada peserta pemilu.

Baca juga: Janjikan Rp150 Ribu per Pemilih, Caleg di Kediri dan Tim Sukses Tak Berani Pulang, Istri Ikut Pusing

“Kami sudah mendapatkan keterangan. Selanjutnya kami akan melakukan pembahasan di tingkat pimpinan (Bawaslu Sidoarjo). Nanti ketika sudah kita angkat jadi temuan, akan kita lakukan pemanggilan terhadap mereka,”ungkapnya.

Menurut Agung, usai pemanggilan ini Bawaslu Sidoarjo akan melakukan pembahasan bersama sentra Gakkumdu untuk menyikapi adanya pengaduan dari masyarakat terkait persoalan 12 Kades di Buduran tersebut.

“Tujuan melibatkan Gakkumdu ini untuk memastikan apakah ada atau tidak pelanggaran, khususnya di pelanggaran pemilu,” tandasnya

Baca juga: Reaksi KPU Kota Malang Soal Potensi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS Imbas Ada Penyusup