JATIM TERPOPULER: Pemkot Surabaya Berencana Bangun Jalan SERR - Jabatan Kadinkes Kab Malang Dicopot

Pemkot Surabaya tengah menyiapkan pembangunan akses jalan baru, Surabaya East Ring Road (SERR).

Menggunakan anggaran pemerintah pusat, akses tersebut disiapkan untuk menjadi penghubung Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dengan Bandara Juanda di Sidoarjo.

Saat ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengusulkan pembangunan proyek SERR ke pemerintah pusat. Dalam usulan tersebut, Pemkot menyiapkan rencana trase atau jalur proyek tersebut.

"SERR sudah kita sampaikan kepada pemerintah pusat, kita lagi tentukan (jalurnya). Kalau sudah clear, baru kita lakukan pembebasan lahan," ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (18/4/2024).

Menggunakan sistem sharing anggaran, anggaran pembebasan lahan juga akan menggabungkan anggaran APBD Pemkot dan pemerintah pusat (APBN).

"Kita pastikan jalurnya dulu, baru dilakukan pembebasan," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Baca juga: Sosialisasi Anti Kekerasan Anak, IPIP Pimpinan Asrilia Gandeng Wartawan Pemkot Surabaya

Selain menjadi penghubung dua fasilitas umum tersebut, akses tersebut juga akan terkoneksi dengan jalur yang sudah ada, di antaranya jalan lingkar luar timur (JLLT). 

"SERR juga terkoneksi dengan JLLT karena untuk menyelesaikan masalah kemacetan," jelasnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya telah menyiapkan detail trayek jalang tersebut.

Nantinya, trase proyek SERR akan membentang mulai kawasan Kedung Cowek hingga Gunung Anyar.

Jalur SERR berada lebih luar dari JLLT dan akan melintasi kawasan konservasi mangrove dengan konsep elevated atau jalan layang.

Diharapkan, keberadaan jalan baru tersebut tetap menjaga ekosistem alam di Surabaya.

"Jadi itu memang harus elevated, berada di atas. Karena memang di bawahnya tetap kawasan hijau," kata Kelapa Bappedalitbang Surabaya, Irvan Wahyudrajad dikonfirmasi terpisah.

Selain menambah alternatif konektivitas, SERR bisa menjadi alternatif pengganti Tol Tengah Kota.

Berdasarkan hasil kajian lalu lintas maupun land acquisition, pembangunan Tol Tengah Kota akan lebih banyak menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas.

"Tol Tengah banyak melintasi kawasan padat. Dari faktor Amdal Lalin sesuai kajian kita itu akan membebani, di gate-gate tolnya itu akan menimbulkan dampak lalu lintas" bebernya.

Karenanya, pihaknya berharap Tol Tengah Kota tidak dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tetapi diganti dengan SERR.

Baca selengkapnya

2. Polisi Sidoarjo Sita Ratusan Petasan dan Ciduk 6 Pelaku, 2 di Antaranya Masih di Bawah Umur

Petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo mengamankan ratusan petasan siap edar dan belasan kilo bahan peledak untuk membuat petasan. 

Selain barang-barang ilegal sebanyak itu, petugas juga menganankan enam orang. Mereka antara lain EFI (25), MY (20), MHA (29), dan MNH (21). Sementara dua lagi pelaku yang masih di bawah umur yaitu MA (16) dan FN (16). 

“Para pelaku ini berasal dari lima laporan berbeda yang kami amankan saat operasi pekat sejak Maret sampai April,” kata Kasatreskrim Polresta Sidoarjo Kompol Agus Sobarnapraja, Kamis (18/4/2024). 

Menurutnya, pelaku EFI merupakan warga Surabaya yang bertempat tinggal di Desa Gamping, Krian. Dari tersangka polisi mengamankan 288 mercon renteng, 530 mercon cabe, dan satu kilogram bubuk petasan yang terbagi dalam dua kantonh plasti ukuran 0,5 kilogram. 

Pelaku mengaku mendapatkan bahan dan meracik sendiri mercon tersebut di rumahnya. Dalam pemeriksaan, pemuda itu mengaku mendapatkan bahan-bahan tersebut dari toko online. 

Baca juga: Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Diminta Bersiap di Pilkada 2024, Rahmat Muhajirin Maju di Sidoarjo?

Dengan kulakan bahan secara online, kemudian dia meracik dan membuat sendiri petasan. Dari penjualan mercon yang dilakukan dia mendapatkan keuntungan mulai Rp 40 ribu hingga Rp 100 ribu. 

Sementara itu untuk empat laporan lainnya melibatkan empat tersangka. Dua diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Mereka ditangkap pada 21 maret lalu di rumahnya masing-masing di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. 

Dalam penyelidikan diketahui bahwa MHA yang berinisatif membeli 25 kilogram bubuk peladak bahan mercon dari seseorang di Probolinggo. Dari sana kemudian dia menjual bubuk peledak tersebut bersama saudaranya MNH kepada MY, MA, dan FN. 

Baca juga: Alasan Pelantikan Ratusan Pejabat di Sidoarjo Dibatalkan Termasuk Sekda, Singgung Surat Mendagri

MY dan MA membeli bubuk peledak sebanyak masing-masing satu kilogram. Sedangkan FN membeli sebanyak 10 kilogram. Mereka berniat sebagian digunakan untuk membuat mercon, sisanya untuk dijual kembali. 

MHA membeli bubuk bahan peledak itu dengan harga Rp 170 ribu per kilogramnya. Kemudian dijual dengan harga 200 ribu sampau Rp 230 ribu per kilogramnya. Jadi dari penjualan itu dapat untung RO 30 ribu sampai Rp 50 ribu per kilogram. 

Baca selengkapnya

3. Tagihan BPJS Membengkak, Wiyanto Wijoyo Dicopot dari Jabatannya sebagai Kadinkes Kabupaten Malang

Wiyanto Wijoyo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, oleh Bupati Malang, Sanusi, Rabu (17/4/2024) malam.

Wiyanto secara resmi dinonaktifkan, karena ia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pembengkakan tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Dinkes paling bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, maka keputusan tersebut saya terima," kata Wiyanto ketika dikonfirmasi, Kamis (18/4/2024).

Wiyanto menjelaskan, pencopotan jabatan sebagai kadinkes ini bermula dari pembengkakan tagihan dari BPJS.

Di mana, BPJS menagih kepada Pemkab Malang senilai Rp 87 miliar untuk penerima manfaat sebanyak 450 ribu orang.

Baca juga: Habis Tinjau ke Lokasi, Bupati Malang Sanusi Pastikan Jalan Karangkates-Modangan Mulus per 2025

Tagihan tersebut terhitung dalam kurun waktu tiga bulan sejak Februari hingga April 2023.

Sedangkan kuota yang telah ditentukan yakni 186 ribu orang. Maka ada pembengkakan lebih dari 50 persen.

Sementara itu, anggaran dari APBD yang disediakan intuk mengcover pembiayaan BPJS pagunya hanya sebesar Rp 80 miliar per tahun.

"Yang 450 ribu penerima manfaat itu belum masuk perencanaan kabupaten dan tidak ada di APBD 2023," sambungnya.

Kemudian apa yang menjadi penyebab pembengkakan tahihan BPJS?

Mantan Kepala Puskesmas Pakis itu menjelaskan, hal ini terjadi sejak kehadiran Universal Health Coverage (UHC) pada 2023.

UHC ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berobat ke pelayanan kesehatan cukup menunjukkan KTP atau KK tanpa dipungut biaya.

Baca selengkapnya

----