Pemkot Malang Komitmen Gunakan APBD untuk Pelayanan Publik, DPRD Minta Tak Muluk-muluk Pasang Target

Pemkot Malang memiliki berbagai perangkat yang bisa memprediksi pendapatan sesuai kemampuan. 

Menurutnya, target yang ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan yang ada, sehingga antara pendapatan dan serapan bisa seimbang.

Ia tidak ingin target yang tinggi, tetapi tidak bisa terpenuhi. Di sisi lain berpotensi bisa mengakibatkan gagal bayar oleh Pemkot Malang.

"Kalau kondisi ekonomi, parameternya terukur. Tadi tidak disampaikan alat ukurnya apa. Oleh karena ini persiapan APBD 2025, kalau memang riilnya pendapatan PAD seperti itu, tidak usah dibuat muluk-muluk tinggi dari pada tidak tercapai. Nanti kan kaitannya dengan penyerapan. Kami tidak ingin Kota Malang gagal bayar," kata Made mengingatkan Pemkot Malang.

Kondisi ekonomi, ketaatan wajib pajak, serta hambatan lapangan menjadi penyebab tidak tercapainya terget pendapatan daerah maupun pendapatan asli daerah di Kota Malang pada 2023.

Pada 2023, pendapatan daerah ditarget Rp 2,3 triliun. Terdapat kurang target sebanyak Rp 33 miliar.

Sementara pendapatan asli daerah ditarget sebanyak Rp 1,1 triliun. Pemkot Malang berhasil menggalang Rp 792 miliar yang persentase capaiannya 79,07 persen.