Pemkot Surabaya Gelontor Rp 6 Miliar untuk Sewa Mobil Listrik Kendaraan Dinas Selama Lima Tahun

Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan dalam waktu dekat akan menyiapkan kendaraan tersebut.

Ketentuan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2022.

Aturan ini berisi tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Dalam Inpres tersebut, pengadaan mobil dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni pembelian, sewa, dan konversi," kata Pelaksana harian (Plh) Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan, Syamsul Hariadi.

Selain mobil dinas, konversi juga dilakukan terhadap motor dinas.

"Konversi itu, sementara ini sepeda motor, jadi beberapa sepeda motor kita yang lama itu dikonversi menjadi sepeda motor listrik,” kata Syamsul.

"Kita koordinasikan juga untuk kelengkapannya, seperti tempat charger-nya, karena di kantor-kantor juga harus tersedia. Paling tidak, nanti akan kami minta untuk menyediakan di beberapa titik vendor sewanya ini, kalau nanti jadi sewa, tapi kita jajaki dulu harganya,” jelas Syamsul.

Tiap bulannya, harga sewa akan mencapai belasan juta rupiah.

"Kalau Innova kan harganya sekitar Rp 15-Rp16 juta per bulan. Nah ini (kendaraan listrik) harusnya bisa di bawah itu, kita nego," katanya.

Pengadaan motor akan menggunakan cara lelang atau katalog lokal.

Pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail jenis dan merek kendaraan listrik yang akan digunakan.

“Yang murah. Mungkin sekelas Avanza. Nanti kan kami juga test drive dahulu ya, kalau sudah ada gambaran harga kita test drive, biar nggak gelo (kecewa) nanti ketika memakainya,” kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya ini.