Pemkot Surabaya Nonaktifkan 42.804 KK, Waktu Klarifikasi Warga yang Diblokir Sampai 1 Agustus 2024

"Misalnya, ada orang tuanya di alamat tersebut. Sehingga, anaknya yang bekerja luar Surabaya, misalnya, tetap bisa menjadi penduduk Surabaya, karena ada penjaminnya, yakni orang tua," kata Eddy.

"Sebaliknya, kalau di Surabaya tidak ada penjaminnya, yang mengetahui siapa? Kan tidak ada. Maka warga diminta konfirmasi segera,” katanya.

Dispendukcapil membuka waktu klarifikasi hingga 1 Agustus 2024.

Apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak melakukan konfirmasi, maka pemkot akan mengajukan penonaktifan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Setelah dokumen administrasi kependudukan warga dinonaktifkan, ada beberapa akses yang tidak bisa dijangkau warga yang bersangkutan. Di antaranya, tak dapat membuka rekening tabungan, akses BPJS, dan kepemilikan NPWP.

"Namun, untuk BPJS, ketika mereka melakukan konfirmasi (klarifikasi pemblokiran) maka insyaallah bisa diproses dengan cepat. Sebab, kita sudah ke Dirjen Dukcapil, sehingga untuk yang berhubungan dengan kesehatan, kita minta untuk penanganan khusus,” tandasnya.

Eddy menerangkan, jumlah pemblokiran tersebut berkurang dibandingkan hasil temuan Pemkot Surabaya sebelumnya.

Sebab, warga telah melakukan klarifikasi untuk melakukan pembatalan blokir.

Sebelumnya, Disdukcapil Surabaya telah memblokir 61.750 KK.

Namun, beberapa warga melakukan klarifikasi sehingga jumlah KK terblokir berkurang menjadi 42.804 KK.

“Kemarin jumlahnya 61.750 KK, lalu turun menjadi 42.804 KK. Jadi setiap hari ada yang sudah melakukan klarifikasi,” terang dia.