Jelang Pilkada, DPRD Kota Malang Rekomendasikan Pergeseran Anggaran di Perubahan APBD 2024

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang akan merekomendasikan eksekutif untuk menggeser sejumlah alokasi anggaran yang dinilai tidak efektif.

Memasuki musim kampanye Pilkada Malang 2024, DPRD Kota Malang tidak ingin anggaran rakyat digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, dirinya telah mendengar laporan dari Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengenai gambaran umum perubahan anggaran 2024.

Postur dari gambaran umum itu akan dibahas bersama masing-masing komisi di DPRD Kota Malang.

"Kami minta kepada komisi saat rapat dengar pendapat agar anggaran yang sifatnya pengerahan masa dievaluasi dan digeser," kata Made, Senin (5/8/2024).

Made menjelaskan, pergeseran anggaran ini digunakan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan drainase untuk mengatasi banjir.

Selain itu, dewan juga akan menyarankan pada kegiatan masyarakat yang bersifat produktif.

"Anggaran ini untuk kegaitan masyarakat. Kegiatan yang sifatnya pengumpulan masa dan tidak efektif, kami geser saja. Kami geser ke kegiatan fisik, seperti perbaikan drainase atasi banjir. Kami telah tambah anggaran insidentil dari pergeseran," ujarnya.

Pergeseran anggaran direkomendasikan oleh dewan untuk menghindari sisa lebih penggunaan anggaran.

Dalam APBD murni 2024, Made mendapatkan laporan bahwa belanja pegawai hanya terserap 80 persen. 

Baca juga: Alasan DPRD Kota Malang Coret Nama Erik yang Berpotensi Gantikan Wahyu sebagai Pj Wali Kota Malang

"Belanja pegawai banyak turun. Di APBD murni dialokasikan maksimal, tapi ternyata serapannya hanya 80 persen saja. Nah karena Pemkot Malang mendapatkan slot ASN baru yang masuk, tukin juga tidak bertambah sehingga dari pada menjadi potensi Silpa, lebih baik kami geser untuk kegiatan masyarakat," ujarnya.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat telah memaparkan pandangannya terhadap rencana perubahan anggaran 2024.

Wahyu menyatakan, gambaran umum perubahan anggaran berdasarkan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2024 yang ditandatangani oleh legislatif dan eksekutif sebelumnya. 

"Itu dari KUPA yang sudah kami sepakati bersama, kami ajukan di APBD perubahan. Jumlah itu sudah kami bahas dalam KUPA," kata Wahyu.