Hari Lahir DPRD Kota Malang Disahkan Pada Tanggal 25 Maret, Pengingat Adanya Kedaulatan Rakyat

Menurut Made, kalau untuk urusan pribadi, masyarakat Kota Malang sudah selesai. Saat ini , yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana pelayanan untuk kemaslahatan umat. Hal itu menurut Made belum belum selesai.

Baca juga: DPRD Kota Malang Segera Gelar Rapat Pimpinan, saat Tahu Rencana Wahyu Hidayat Maju di Pilkada

"Artinya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kota Malang. Ini yang harus kita sama-sama perjuangkan," tegas Made.

Pemerhati sejarah, Tjahjana Indra Kusuma yang ikut serta terlibat dalam menemlusuri referensi hari lahir DPRD Kota Malang menyatakan, penetapan hari lahir menjadi pengingat bahwa Kota Malang sudah memiliki iklim demokrasi. 

"Ada keterwakilan rakyat, meskipun pada awal-awal, dominan diwakili Eropa. Kalau sekarang kan sistem partai," kata Indra.

Disahkannya hari lahir ini juga menjadi pengingat sistem trias politika di Kota Malang yang demokratis. Di trias politika ada eksekutif, legislatf, dan yudkatif.

Kata Indra, DPRD memiliki peran bahwa keberadannya perlu diperhitungkan karena konteks trias politika. 

Baca juga: DPRD Kota Malang Percepat Pengesahan Kebijakan Umum Perubahan APBD

"Meskipun dulu di keanggotannya ada Kepala Pengadilan Negeri dan Bupati Malang. Berhubung pada saat itu, iklim demokrasinya darurat, sehingga banyak yang rangkap jabatan," ujarnya.

Indra menegaskan bahwa nuansa demokratis telah dipikirkan oleh para elit Kota Malang masa lalu. Nilai itu harus dijaga agar keterlibatan dan kedaulatan rakyat bisa dilindungi.

"Elit dulu mulai mengupayakan lobi sejak 1912. Ada catatan sejarah di semacam buku kenangan. Di situ ditulis bahwa para elit merintis sejak 1912. Lobi-lobi ke Batavia. Beruntung pimpinan daerah pada tahun 1934 mengarsip jadi bisa menjadi sumber informasi," katanya.