499 Kendaraan Aset Pemkab Pasuruan Belum Bayar Pajak, Sejumlah OPD Curhat Kendala yang Dihadapi

“Benar ada di desa-desa. Ini segera kami tindak lanjuti dengan meminta para kepala desa membayar pajaknya,” ujar M Taufik Hidayat.

Berbeda lagi dengan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi.

Dia mengaku, selalu terkendala dengan satu kendaraan dinas itu.

Dia tidak menampik ada satu kendaraan yang menjadi asetnya belum membayar pajak.

Hanya saja, kendalanya bukan karena itu dipinjam pakai.

Tapi, karena surat kendaraan itu sudah tidak ada. Sehingga, pihaknya kesulitan untuk membayar pajaknya. STNK dan BPKB-nya terbakar.

“Dulu tahun 2008 kan ada kebakaran kantor pemkab yang di Jalan Hayam Wuruk. Nah, kebetulan surat suratnya dulu juga ikut terbakar,” ungkapnya.

Menurut Suwito, kendaraan yang tidak bisa dibayarkan pajak itu sudah tidak digunakan.

Disampaikannya, motor itu sudah mengalami kerusakan parah.

“Sudah tidak digunakan, kendaraannya ada di gudang. Sebenarnya pajaknya murah tidak sampai Rp 50 ribu karena motor lama. Tapi ada kendala itu,” imbuhnya.

Hal sama juga terjadi di Dinas Perhubungan (Dishub) Pasuruan.

Kasubag Keuangan Dishub Pasuruan, Bambang Yulianto menyebut, memang ada tiga kendaraan yang belum bayar pajak.

Dua kendaraan sudah dibayarkan pajaknya setelah pihaknya mendapatkan catatan dari BPK. Hanya satu kendaraan yang belum bayar pajak.

Kendaraan itu berupa truk crane Penerangan Jalan Umum (PJU). Truk ini tidak bisa dibayarkan pajaknya karena BPKB dan STNK ikut terbakar di Kantor Pemkab Pasuruan.

“Ya ini kami juga mohon arahan dan jalan keluarnya seperti apa. Kalau truknya masih beroperasi untuk memperbaiki PJU - PJU yang rusak,” sambungnya.