Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Terpilih Tolak Mobil Dinas Baru, Utamakan Pembangunan Daerah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahsan Faradisi

TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo tengah mengusulkan empat mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih, Gus dr. Mohammad Haris dan Ra Fahmi AHZ dalam menunjang operasionalnya.

Hanya saja keduanya menolak dua dari empat unit mobil dinas baru yang direncanakan Pemkab. 

Sebab, Gus Haris dan Lora Fahmi mengutamakan skala prioritas program pembangunan daerah sebagaimana visi misinya dalam Pilkada. 

Dua unit mobil dinas yang ditolak itu diperuntukkan bagi istri Bupati dan Wakil Bupati untuk mobilisasi kegiatan PKK. Dalam artian, Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih hanya menerima 2 unit mobil dinas saja.

Bupati Probolinggo terpilih Gus Haris menegaskan, jika dirinya bersama Wakil Bupati Probolinggo terpilih Lora Fahmi lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk program prioritas daerah demi kepentingan masyarakat.

Baca juga: Takziah dan Kunjungi Rumah Nenek di Probolinggo Tertimpa Pohon, Gus Haris Singgung Mitigasi Bencana

"Kami sepakat untuk menolak dua mobil dinas tersebut. Mengingat kondisi daerah dan banyaknya PR (Pekerjaan Rumah,red) yang harus segera diselesaikan," kata Gus Haris, Senin (13/1/2025).

Keputusan penolakan itu, lanjut Gus Haris, diambil lantaran kondisi daerah saat ini masih sangat memprihatinkan. Sehingga ia bersama Lora Fahmi lebih mengutamakan program percepatan pembangunan. 

"Sehingga anggaran dua unit mobil tersebut dapat dialokasikan pada program lainnya yang mungkin bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo," ungkapnya.

Baca juga: Penetapan Gus Haris-Lora Fahmi Sebagai Bupati-Wabup Probolinggo Terpilih Tak Dihadiri Lawannya

Gus Haris juga menyebut, jika dirinya dan Lora Fahmi sejatinya tidak membutuhkan kendaraan dinas baru tersebut. Sebab, progam yang telah dicanangkan itu tetap menjadi prioritas utama nantinya.

"Dua unit saja untuk Bupati dan Wakil Bupati, jika itu sudah menjadi aturan. Untuk Ketua dan Wakil PKK tidak usah. Meskipun sejatinya kami tidak membutuhkan itu," ujar Gus Haris.

Baca juga: Cukup Satu Kendaraan, Bupati dan Wabup Probolinggo Terpilih Tolak Dua Mobil Dinas Baru

 "Banyak PR lain yang harus segera dikerjakan. Anggaran APBD terbatas ini harus benar-benar digunakan secara efektif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kami tidak ingin membebani anggaran dengan pengeluaran yang sifatnya tidak krusial," pungkasnya.