ASN Untung Nyaris Rp 1 M Tawarkan Janji Kosong ke CPNS, 6 Korban Apes, Kini Pengangkatan Diundur

"Padahal fungsi pembukaan CPNS itu juga untuk menyerap tenaga kerja di saat kondisi swasta sedang lesu, banyak pemutusan hubungan kerja (PHK)," jelas dia.

Alasan di balik penundaan pengangkatan CPNS 2024

Meski begitu, Bhima memperkirakan, terdapat tiga faktor yang mengindikasikan penyebab penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

"Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mulai menurun tajam," katanya.

Menurutnya, anggaran pemerintah kemungkinan berkurang terutama akibat pembuatan sistem Coretax dan penerimaan pajak 2025 yang berpeluang rendah.

Akibatnya, perlu penghematan belanja pegawai dengan menunda pengangkatan CPNS baru.

Kedua, efek efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas, serta modal Danantara, juga dinilai berdampak pada alokasi belanja pegawai.

Dia juga menyoroti buruknya perencanaan Kemenpan-RB dalam mengadakan seleksi CASN 2024 yang dilakukan sebelum pemerintahan baru dilantik.

"Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah, akhirnya miss match dengan kebutuhan," tegasnya.

Penjelasan Kemenpan-RB

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini sempat menuturkan, penundaan pengangkaan CASN 2024 dilakukan untuk proses yang lebih serentak.

“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujarnya, Jumat (7/3/2025).

Baca juga: Apakah Status Kelulusan CPNS dan PPPK Bisa Batal usai Pengangkatan Diundur? ini Penjelasan BKN

Rini mengungkapkan, setiap instansi selama ini memiliki tanggal pengangkatan ASN berbeda berdasarkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT). Kini, pengangkatan CASN 2024 akan menjadi serentak.

Sementara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga akan segera menyusun road map pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus.

Rini juga memastikan, pemerintah tidak melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja pegawai.

Berita Jatim dan berita viral lainnya.